Jakarta, 26 Agustus 2025 —— Bakamla RI menggelar Rakernis Perumusan Strategi pada Jaknas KKPH Bidang Patroli. Rapat secara resmi dibuka oleh Deputi Kebijakan dan Strategi (Jakstra) Bakamla RI Laksda Bakamla Didong Rio Duta Purwokuntjoro, S.T., M.A.P., M.Tr.Han., M.Tr.Opsla., di Grand Orchadz Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (26/8/2025).

Rapat ini bertujuan untuk merumuskan strategi dan rencana aksi pada kebijakan peningkatan sinergitas patroli yang lebih adaptif, operasional, serta memperkuat koordinasi antarinstansi maritim sehingga pelaksanaan patroli bersama dapat lebih efektif, efisien, dan terukur.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan menghadirkan narasumber dari Kemenko Kumham Imipas yakni Ibu Fiqi Nana Kania, S.H., M.H., asdep pembentukan PUU dan Litigasi yang memberikan pandangan strategis terkait arah kebijakan nasional di bidang keamanan laut.

Dalam sambutan Kepala Bakamla RI yang diwakili oleh Deputi Jakstra Bakamla RI disampaikan bahwa Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (Jaknas KKPH) akan berakhir pada tahun 2026. Untuk itu, Bakamla RI memulai penyusunan Jaknas KKPH Jilid II sebagai langkah antisipatif agar kesinambungan kebijakan tetap terjaga. Penyusunan strategi dan rencana aksi jilid baru ini ditujukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi nasional, regional, maupun global, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih adaptif, operasional, dan mampu memperkuat sinergi antar instansi maritim.

Lebih lanjut, Kolonel Bakamla Vita Melia, S.T., M.T., memaparkan latar belakang penyusunan strategi serta hasil monitoring dan evaluasi di lapangan. Beberapa permasalahan yang masih ditemukan antara lain wilayah patroli yang belum seluruhnya tercakup, ketiadaan indikator keberhasilan yang jelas, keterbatasan anggaran, serta kendala regulasi. Analisis SWOT menunjukkan bahwa dukungan regulasi, komitmen pimpinan, dan peran aktif instansi teknis menjadi modal utama untuk memperkuat strategi bidang patroli mendatang. Sesi diskusi pun diwarnai masukan dari berbagai instansi, di antaranya Basarnas yang menekankan pentingnya operasi gabungan, Dit KPLP yang mendorong SOP untuk patroli mandiri, Ditjen PSDKP KKP yang menyoroti peningkatan jam operasi, serta Ditjen Bea Cukai Kemenkeu yang menambahkan perlunya indeks pengukuran patroli bersama. Sementara itu, TNI AL, TNI AU, dan Polair menegaskan keselarasan pola operasi, kejelasan struktur komando, serta sinergi udara-laut dalam patroli maritim bersama.

Narasumber dari Kemenko Polhukam menegaskan bahwa Jaknas KKPH Jilid II harus menyesuaikan dengan revisi Perpres 59/2023, visi-misi Presiden, serta dinamika kementerian baru. Pemanfaatan teknologi mutakhir, penguatan kerja sama intelijen, serta penyusunan naskah urgensi bidang patroli menjadi fokus utama, sejalan dengan masukan Direktur Strategi Kamla yang menekankan pentingnya pemetaan operasi mandiri, integrasi sistem informasi, dan standarisasi kompetensi awak kapal. Dengan demikian, strategi yang dirumuskan diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dan memperkuat koordinasi antarinstansi maritim di masa mendatang.

Dalam rapat ini, turut hadir perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait yang memiliki kewenangan di laut, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, TNI AU, TNI AL, Polri, Bappenas dan Basarnas. Selain itu, jajaran pejabat eselon II dan III Bakamla RI turut berperan aktif dalam forum ini, sehingga kegiatan tidak hanya bersifat seremonial, melainkan benar-benar menjadi wadah kolaborasi dan sinergi lintas sektor dalam merumuskan strategi patroli ke depan.

Mengakhiri Rakernis, Deputi Jakstra Bakamla menegaskan bahwa inklusivitas seluruh kementerian/lembaga adalah kunci utama keberhasilan. Dengan sinergi, koordinasi, dan komitmen bersama, strategi dan rencana aksi bidang patroli pada Jaknas KKPH Jilid II diharapkan dapat menjadi pedoman komprehensif dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut, demi kepentingan bangsa dan negara. (Humas Bakamla RI)

Autentikasi: Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI Mayor Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd.
Foto-foto: Humas Bakamla RI