Jakarta, 13 Februari 2025 (Bakamla RI/Indonesian Coast Guard) — Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla., menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai Pembahasan Anggaran Sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (13/02/2025).

Pada kesempatan ini, Kepala Bakamla RI menyampaikan pokok bahasan mengenai efisiensi belanja Bakamla RI Tahun Anggaran 2025 dengan ruang lingkup, dasar hukum, dan pagu. Anggaran Bakamla RI pada tahun 2025 mulanya sebesar Rp 1.084.718.325.000 yang meliputi program keamanan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia berupa Patroli Nasional, serta dukungan manajemen.

Dana tersebut mengalami efisiensi sebesar Rp 648.599.000.000, sehingga menjadi Rp 436.119. 325.000. Setelah ditindak lanjuti dan mengalami rekonstruksi, Bakamla RI hanya mendapat efisiensi sebesar Rp 354.817.064.000, dengan total akhir anggaran yang dimiliki sebesar Rp 729.901.261.000.

“Bakamla RI akan menunda beberapa pengeluaran seperti belanja yang belum memiliki kontrak seperti pemeliharaan gedung dan kendaraan operasional, membatasi perjalanan dinas dalam dan luar negeri, mengurangi belanja ATK, mengadakan rapat dengan memanfaatkan media daring, dan tidak mengadakan kegiatan yang bersifat seremonial.”, ujar Kepala Bakamla RI.

“Bakamla RI mendukung adanya efisiensi ini dan akan menjalankan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan Komisi I DPR RI. Dengan adanya efisiensi ini tidak akan menggangu efektivitas kinerja Bakamla RI, tetap mengejar prestasi dan hasil yang maksimal demi negara kita. Kita akan mengatur interval patroli, sehingga tetap berjalan sepanjang tahun dan tentunya bekerja sama dengan berbagai instansi, bahkan dengan coast guard negara tetangga.”, ujar Laksdya Irvansyah kemudian.

“Bakamla RI ditengah-tengah tantangan pengamanan kedaulatan di laut, anggarannya justru terpotong, dan kita juga sedang gencar-gencarnya untuk memiliki Coast Guardnya Indonesia, nominasi utamanya Bakamla, tentu akan diindikasikan dengan lembaga lain, supaya kita punya Coast Guard yang berwibawa di hadapan negara lain.”, ujar pimpinan rapat.

RDP bersama bersama Komisi I DPR ini dipimpin oleh Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si., dan turut diikuti oleh BSSN, Lemahannas, Watannas. (Humas Bakamla RI)

Autentikasi: Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI Kapten Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd
Foto-foto: Humas Bakamla RI