Jakarta, 26 November 2025 (Bakamla RI/Indonesia Coast Guard) — Bakamla RI bersama delegasi Malaysia resmi membuka 11th Review Meeting on the Implementation of the Memorandum of Understanding (MoU) Between the Government of Malaysia and the Government of the Republic of Indonesia in Respect of the Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies, yang berlangsung di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari sampai Kamis (27/11) ini secara resmi dibuka oleh Deputi Operasi dan Latihan Bakamla RI, Laksda Bakamla Eko Wahjono, S.E., M.M., dan didampingi oleh Direktur Kerja Sama Laksma Bakamla Askari, P.S.C., S.IKom., M.Sc., M.A. Sementara itu, delegasi Malaysia dipimpin oleh Director of Maritime Security and Sovereignty Division, National Security Council (NSC) Malaysia, Mr. Khairul Azhar (Nik) bin Abu Bakar.

Pertemuan bilateral tahunan ini diselenggarakan untuk memperkuat implementasi pedoman bersama terkait perlakuan terhadap nelayan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kerja sama antara kedua negara. Pada hari pertama, pembahasan difokuskan pada penyempurnaan Common Best Practices, yang menjadi komitmen bersama sejak Review Meeting ke-10 tahun 2024 di Melaka.

Dalam sambutannya, Laksda Bakamla Eko Wahjono menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan kesempatan strategis untuk memperkuat efektivitas kerja sama maritim Indonesia–Malaysia. “Pertemuan ini merupakan momentum penting untuk memastikan bahwa implementasi MoU berjalan semakin baik. Kami berharap diskusi ini menghasilkan kesepakatan yang memberikan dampak nyata bagi nelayan Indonesia dan Malaysia,” ujarnya. Ia juga menegaskan pentingnya penyesuaian berkelanjutan agar pedoman bersama tetap relevan dengan kondisi maritim terkini. “Common Best Practices perlu terus disesuaikan dengan kondisi terbaru agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para nelayan dan aparat di lapangan,” tambahnya.

Melalui presentasi dan diskusi yang berlangsung konstruktif, kedua negara menyoroti perlunya peningkatan komunikasi operasional, mekanisme respons cepat terhadap insiden nelayan, serta penguatan koordinasi untuk mencegah salah tangkap dan memastikan pendekatan humanis dalam penegakan hukum maritim. Pembahasan akan dilanjutkan esok hari dengan finalisasi dan penandatanganan Record of Discussion (RoD) sebagai hasil resmi pertemuan.

Kegiatan ini turut dihadiri delegasi dari berbagai kementerian dan lembaga kedua negara, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, unsur TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Polair, dan Kesatuan Penjaga Laut Pantai (KPLP). 

Bakamla RI menegaskan komitmen untuk terus memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Malaysia di sektor keamanan dan keselamatan maritim. “Kami optimistis hasil pertemuan ini akan memperkuat perlindungan nelayan dan meningkatkan efektivitas koordinasi penegakan hukum maritim kedua negara,” ujar perwakilan Indonesia.

Pertemuan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen bersama kedua negara dalam menjaga keamanan maritim dan memberikan perlindungan lebih baik bagi para nelayan di perairan masing-masing.

(Humas Bakamla RI)
Autentifikasi: Pranata Humas Ahli Muda Mayor Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd
Foto-foto: Humas Bakamla RI