Batam, 10 April 2026 (Bakamla RI/Indonesia Coast Guard) – Bakamla RI bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) secara resmi menutup rangkaian kegiatan Visit, Board, Search and Seizure (VBSS) Training for Maritime Law Enforcement yang dilaksanakan di Pusat Pelatihan Maritim Bakamla RI, Jembatan II Barelang, Kota Batam, Jumat (10/4/2026).

Kegiatan pelatihan yang telah berlangsung sejak 30 Maret 2026 ini ditutup oleh Kepala Pangkalan Bakamla Batam Kolonel Bakamla Agus Sriyanto, S.E., M.Tr. Hanla, sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas personel penegak hukum laut sekaligus memperkuat kerja sama internasional di bidang keamanan maritim.

Dalam sambutannya, Kepala Pangkalan Bakamla Batam menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya seluruh rangkaian pelatihan dengan baik, serta apresiasi kepada seluruh instruktur dan peserta yang telah menunjukkan dedikasi tinggi selama kegiatan berlangsung.

“Pelatihan ini menjadi platform penting dalam membekali personel dengan kemampuan taktis dan pengambilan keputusan di lapangan, guna menjawab berbagai tantangan keamanan laut seperti illegal fishing hingga kejahatan transnasional terorganisir,” ujar Kolonel Bakamla Agus Sriyanto.

Lebih lanjut disampaikan bahwa kemampuan yang diperoleh para peserta tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menegakkan hukum serta menjaga kedaulatan perairan. Para peserta diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu dan keterampilan tersebut di satuan masing-masing dengan menjunjung tinggi profesionalisme dan disiplin.

Pelatihan VBSS ini diikuti oleh berbagai instansi, terdiri dari 4 personel Bakamla RI, 4 personel Vietnam Coast Guard, 5 personel Vietnam Customs, serta 3 personel Vietnam Waterway Police. Kehadiran peserta dari berbagai negara mencerminkan kuatnya sinergi dan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan maritim kawasan.

Selama pelatihan, para peserta mendapatkan pembekalan komprehensif mulai dari teori hingga praktik lapangan, mencakup prosedur pemeriksaan kapal, teknik penggeledahan, hingga penindakan terhadap pelanggaran hukum di laut secara aman, legal, dan efektif.

Bakamla RI menilai bahwa kolaborasi dengan UNODC serta partisipasi internasional dalam kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam membangun interoperabilitas antarinstansi dan antarnegara, sekaligus memperkuat jejaring kerja sama dalam penanganan kejahatan maritim. (Humas Bakamla RI)

Autentifikasi: Pranata Humas Ahli Muda Mayor Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd
Dokumentasi: Humas Bakamla RI