Yogyakarta, 26 Juni 2024 (Bakamla RI/Indonesian Coast Guard 2024) —- Naskah Kajian Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) Jilid 2 sudah mulai disusun oleh Bakamla RI. Dalam kesempatan ini, Direktur Kebijakan Keamanan Laut Bakamla RI Laksma Bakamla Dr. Ferry Supriady, S.T., M.M., M.Tr.Opsla., CIQaR., mengunjungi Universitas Gajah Mada (UGM) dalam upaya mengkoordinasikan penyusunannya, di Yogyakarta, kemarin.

Kunjungan ini merupakan bagian dari proses penyusunan naskah kajian dengan menganalisa 5 dimensi yang telah digunakan oleh Stable Seas, sebuah organisasi maritim internasional. Dimensi tersebut meliputi International Cooperation, Rule of Law, Maritime Enforcement, Coastal Welfare, dan Blue Economy.

Kunjungan ini diawali oleh sambutan dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama Andrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv LLM, LL.D yang menekankan bahwa Fakultas Hukum (FH) UGM sangat terbuka untuk bekerja sama dan melakukan kajian ilmiah di bidang hukum, keamanan, dan politik. Ia menegaskan komitmen fakultas dalam mendukung upaya peningkatan keamanan dan penegakan hukum maritim di Indonesia.

Tim Bakamla RI juga memaparkan profil lembaga serta hasil pengukuran IKLN sebelumnya, sembari mengharapkan masukan dari Akademisi FH UGM untuk memperdalam kajian dan meningkatkan kualitas Indeks Keamanan Maritim. Salah satu narasumber, Prof. Dr. Agustinus Suprianto, S.H, M.Si. mengusulkan penyesuaian empat dimensi terakhir dari IKLN agar lebih positif. Ia mengusulkan untuk menambahkan nomenklatur seperti "kapasitas mengatasi" dalam dimensi tersebut. Selain itu, narasumber Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LLM. juga menyoroti pentingnya pengukuran efektivitas penerapan Rule of Law, penyusunan kebijakan nasional yang melibatkan berbagai stakeholder, serta klasifikasi kejahatan maritim, dan pengukuran penyelesaian kasus pelanggaran di laut.

Di hari yang sama, Tim Bakamla RI berkunjung ke Departemen Teknik Geodesi UGM. Dalam kesempatan ini, Laksma Bakamla Dr. Ferry Supriady menyampaikan bahwa tujuan kedatangan kali ini adalah untuk berdiskusi dan mendapatkan informasi dari akademisi mengenai konsep international cooperation sebagai bahan penyusunan naskah kajian IKLN.

Dalam paparannya, Ketua Prodi Departemen Teknik Geodesi I Made Andi Arsana, Ph.D menjelaskan lima pokok persoalan utama yang penting untuk dibahas terkait international cooperation dalam membangun IKLN suatu negara seperti Indonesia. Lima hal tersebut meliputi definisi international cooperation (IC), peran IC, pentingnya IC, indikator IC, dan metode pengukuran IC.

Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam organisasi internasional terkait laut perlu didata dengan cermat dan rinci, termasuk partisipasi Indonesia dalam meratifikasi kesepakatan internasional serta jumlah batas maritim yang sudah ditetapkan, baik yang sudah ditandatangani dan diratifikasi atau yang hanya ditandatangani secara bilateral. Kepala Lab Geodesi UGM Dr. Bambang juga menyoroti jumlah segmen batas maritim yang belum terselesaikan serta masalah atau isu yang membuatnya belum bisa disepakati. (Humas Bakamla RI)

Autentikasi: Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI Kapten Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd.

Foto-foto: Humas Bakamla RI