Jakarta, 6 November 2025 (Bakamla RI/Indonesia Coast Guard) —  Diskusi Kelembagaan Keamanan Laut secara resmi di tutup oleh Direktur Hukum Bakamla RI Laksma Bakamla Fenny Akwan, S.H., M.H., di Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025).

Pada hari ke-2, Wakil Kepala Bidang Program Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB Dr. Akhmad Solihin, S.PI., M.H., selaku Narasumber menyampaikan tentang pengukuran beban
tugas dan fungsi Organisasi Bakamla RI saat ini setelah adanya tambahan mandat-mandat dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah saat ini.

Narasumber selanjutnya yakni, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kementerian Hukum Hernadi, S.H., M.H., dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Kementerian Hukum Ahmad Haris Junaidi, menyampaikan saran dan masukan terhadap draf Naskah Urgensi yang telah disusun berdasarkan hasil Diskusi Kelembagaan yang telah dilaksanakan pada tanggal bulan September dan Oktober lalu.

Setelah melalui keseluruhan sesi diskusi, dilanjutkan dengan penyesuaian Naskah Urgensi dengan hasil pembahasan terbaru, dan sambutan penutup oleh Direktur Hukum Bakamla RI.

"Selama dua hari ini, kita telah mendiskusikan berbagai substansi penting yang berkaitan dengan transformasi kelembagaan Bakamla RI dan dapat menyelesaikan diskusi yang ketiga ini dengan lancar. Transformasi kelembagaan bukan sekedar penyusunan ulang struktur, melainkan penegasan kembali peran Bakamla RI sebagai koordinator penyelenggara Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (KKPH) di laut. Semoga upaya yang telah dilakukan dapat menjadikan Bakamla RI yang adaptif dan berdaya guna dengan mengedepankan prinsip efeksifitas dsn efisien dalam melaksanakan tugas yang diemban.", ujar Laksma Bakamla Fenny Akwan. (Humas Bakamla RI)

Autentifikasi: Pranata Humas Ahli Muda Mayor Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd
Foto-foto: Humas Bakamla RI