Jakarta, 13 Agustus 2025 (Bakamla RI/Indonesia Coast Guard) —  Bakamla RI menggelar Rapat ke-1 Penyusunan Rencana Aksi pada Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum ( Jaknas KKPH) Bidang Patroli. Kegiatan dipimpin oleh Direktur Strategi Bakamla RI Laksma Bakamla Dafit Santoso yang diwakili oleh Kolonel Bakamla Vita Melia, S.T., M.T., dan berlangsung di Ruang Rapat Bakamla RI Rawamangun, Jakarta, Rabu (13/08/2025).

Rapat ini bertujuan untuk membahas peluang, tantangan, serta merumuskan langkah-langkah strategis dan rencana aksi dalam penyelenggaraan patroli yang sinergis dan efektif di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pada kegiatan ini, Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi selaku narasumber menyoroti berbagai isu penting seperti pemisahan yang rigid antara keamanan dan keselamatan di laut, perlunya pembentukan peradilan khusus (Admiralty), fenomena berkembangnya Maritime Law Enforcement Agency (MLEA) di luar Angkatan Laut di berbagai negara, hingga hambatan berupa celah hukum, keterbatasan sumber daya manusia, dan minimnya dukungan anggaran patroli.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang menghasilkan berbagai masukan strategis dalam draft penyusunan strategi dan rencana aksi di antaranya terkait potensi kerja sama keamanan maritim regional & latihan gabungan internasional, sinkronisasi patroli nasional (mandiri, bersama, terkoordinasi) dengan pengaturan pembiayaan dan tanggung jawab jelas, mekanisme logistic patroli bersama, optimalisasi intelijen maritim, pemanfaatan teknologi seperti drone, serta kebutuhan regulasi pendukung untuk penegakan hukum dan keselamatan di laut.

Direktur Strategi Bakamla RI melalui Kolonel Bakamla Vita Melia, S.T., M.T., menegaskan, “Sinergi lintas kementerian dan lembaga adalah kunci keberhasilan dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut. Keberhasilan KKPH adalah keberhasilan kita semua keberhasilan Indonesia. Rapat ini menjadi wadah untuk menyamakan visi, menyatukan langkah, dan memastikan setiap rencana aksi dapat dijalankan secara efektif demi melindungi kepentingan maritim Indonesia.”

Rapat ini diikuti oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam), Staf Operasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (SOPS TNI AL), Staf Operasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (SOPS TNI AU), Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Direktorat Jenderal Imigrasi (Imigrasi), serta unit-unit teknis internal Bakamla RI.

Rapat ini diakhiri dengan penegasan komitmen seluruh peserta untuk memperkuat koordinasi antar Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut, sejalan dengan semangat kolaborasi yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023. (Humas Bakamla RI)

Autentikasi: Pranata Humas Ahli Muda Mayor Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd
Foto-foto: Humas Bakamla RI