Jakarta, 12 Febuari 2025 (Bakamla RI/Indonesia Coast Guard) - Sekretaris Utama (Sestama) Bakamla RI Laksda TNI Dr. Samuel H. Kowaas, M.Sc., CSBA, menyampaikan paparan terkait penajaman Rencana Aksi Nasional Bidang Pertahanan dan Keamanan Bakamla RI Tahun 2025, dalam rapat yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di ruang rapat Rawamangun Bakamla RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Dalam paparannya, Sestama Bakamla RI menegaskan bahwa rencana aksi ini disusun berdasarkan sejumlah regulasi strategis, antara lain Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2025, serta regulasi lainnya yang berkaitan dengan kebijakan keamanan dan keselamatan maritim nasional.

Sebagai bagian dari Prioritas Nasional ke-2, Bakamla RI menitikberatkan programnya pada penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi. Untuk itu, empat kegiatan prioritas telah disiapkan yang tercantum dalam Renstra 2025-2029, yaitu: (1) Memperkuat strategi diplomasi maritim melalui proyek prioritas kerja sama keamanan laut. (2) Penguatan kapabilitas lembaga keamanan laut, mencakup pengadaan dan pemeliharaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam), pembangunan sarana dan prasarana, serta kebijakan pertahanan dan keamanan. (3) Kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, peningkatan keselamatan, serta penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), dan choke points strategis. (4) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personel dengan pembangunan fasilitas pendukung.

Lebih lanjut, Bakamla RI mengusulkan Rencana Aksi Nasional Bidang Pertahanan dan Keamanan Tahun 2025 untuk dimonitor melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi (SISMONEV) Program Prioritas Nasional yang dikelola Kantor Staf Presiden (KSP).

Beberapa usulan tersebut meliputi: Pertama, Kerja sama luar negeri strategis melalui forum internasional seperti ASEAN Coast Guard Forum, Head of Asian Coast Guard Agencies Meeting, dan Coast Guard Global Summit. Kedua, Pengadaan dan pemeliharaan Alpalhankam sebanyak lima unit. Ketiga, Pembangunan sarana dan prasarana Pangkalan Setokok dengan skema pendanaan SBSN. Keempat, Rekomendasi kebijakan terhadap RUU Keamanan Laut. Kelima, Kajian indeks keamanan laut nasional. Keenam, 100 hari patroli bersama. Ketujuh, 40 hari patroli mandiri. Dan  kedelapan, Pembangunan kawasan fasilitas personel melalui skema SBSN.

"Diharapkan dengan terlaksananya Rencana Aksi Nasional Bidang Pertahanan dan Keamanan Tahun 2025, poin kedua dalam Program Asta Cita Presiden RI dapat tercapai", ujar Laksda TNI Dr. Samuel H. Kowaas.

Turut hadir dalam kegiatan ini Para Deputi Bakamla RI, Pejabat Eselon II terkait Bakamla RI, Deputi I KSP Letjen TNI (Purn) Dr. Hilman Hadi, Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP Dr. Heru Kreshna Reza, Tenaga Ahli Madya Kedeputian I KSP Brigjen TNI (Purn) Werdi Widodo, Tenaga Ahli Madya Kedeputian I KSP Theo Litaay, Ph. D., Tenaga Ahli Muda Kedeputian I KSP Muh. Afit Khomsani, Tenaga Ahli Muda Kedeputian I KSP Dina Rifqiana, dan Tenaga Terampil Kedeputian I KSP Maria Ivon.

Dengan strategi yang matang dan sinergi berbagai pihak, Bakamla RI berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut Indonesia, guna mendukung kepentingan nasional. (Humas Bakamla RI)

Autentifikasi: Pranata Humas Ahli Muda Kapten Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd.
Foto-foto: Humas Bakamla RI