Bangkok, 7 November 2026 (Bakamla RI/Indonesia Coast Guard) – Bakamla RI terus mendorong penguatan kerja sama regional dalam pertukaran informasi maritim guna menghadapi berbagai ancaman keamanan laut yang bersifat lintas batas. Hal tersebut disampaikan melalui partisipasi Bakamla RI dalam 1st ASEAN Maritime Information Exchange Network (AM-IEN) yang berlangsung pada 3–5 November 2026 di Bangkok, Thailand, Kemarin
Dalam forum yang diselenggarakan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Border Management Branch (BMB) bersama Royal Thai Police, Bakamla RI diwakili oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Kolonel Bakamla Nara Nazimuddin, S.Kom., M.T. Pada hari pertama, Kolonel Nara menyampaikan paparan bertajuk “How We Share Maritime Information: The Indonesian Perspective”, yang menjelaskan sistem pengelolaan informasi keamanan dan keselamatan maritim Indonesia, termasuk pengembangan sistem pengawasan dan pertukaran informasi antarlembaga.
Dalam paparannya, Kolonel Nara menjelaskan bahwa karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, luas wilayah perairan sekitar 6,4 juta kilometer persegi, serta posisi strategis pada jalur pelayaran internasional menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga keamanan laut. Tingginya lalu lintas kapal dan beragamnya ancaman, seperti penyelundupan narkotika, perdagangan orang, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan barang, hingga kejahatan lintas negara terorganisasi, membutuhkan sistem pengawasan dan koordinasi yang terintegrasi.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bakamla RI telah mengembangkan sistem informasi maritim yang menghubungkan pusat informasi, stasiun pemantauan, dan kapal patroli. Penguatan ini juga didukung keberadaan Indonesian Maritime Information Center (IMIC), Command Center, serta Special Response Team untuk mendukung pemantauan dan penanganan berbagai ancaman keamanan laut.
Lebih lanjut, Kolonel Nara memaparkan pengembangan National Maritime Security System (NMSS), sebuah program yang diarahkan untuk memodernisasi dan mengintegrasikan sistem pengawasan maritim nasional. Program ini mencakup pengembangan National Command Center (NCC) di Jakarta dan Regional Command Center (RCC) di Batam, Manado, serta Ambon, yang akan didukung berbagai perangkat pemantauan, antara lain Long Range Camera, Automatic Identification System (AIS) Terrestrial, radar pantai, citra satelit, dan pesawat nirawak (drone).
Dalam konteks kerja sama regional, Bakamla RI menyampaikan dukungan terhadap pengembangan AM-IEN sebagai jaringan pertukaran informasi yang bersifat tidak mengikat (non-binding), dengan mengedepankan mekanisme peringatan bersama (common alerts) dan penunjukan titik kontak nasional (focal point) yang dapat dihubungi selama 24 jam. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi dan meningkatkan koordinasi antarnegara dalam merespons ancaman maritim lintas yurisdiksi.
Forum hari pertama juga membahas berbagai tantangan pertukaran informasi di kawasan, mulai dari perbedaan standar pelaporan, keterbatasan interoperabilitas sistem, prosedur persetujuan nasional, hingga perlindungan informasi yang dibagikan. Para peserta menekankan bahwa keberhasilan kerja sama tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kepercayaan, komunikasi yang konsisten, serta pemahaman terhadap ketentuan hukum masing-masing negara.
Rangkaian kegiatan berlanjut pada hari kedua melalui kunjungan teknis ke Central Investigation Bureau (CIB) dan Royal Thai Marine Police Division. Kunjungan tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempelajari penerapan integrasi informasi, analisis data, teknologi pemantauan, serta koordinasi operasional dalam mendukung penegakan hukum.
Di CIB, delegasi memperoleh penjelasan mengenai pemanfaatan pusat komando terpadu yang mengintegrasikan kamera pengawas (CCTV), sistem komunikasi, basis data kriminalitas, pelacakan berbasis GPS, Mobile Command Unit, dan body-worn camera. Peserta juga menyaksikan pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk membantu analisis rekaman, pendeteksian, serta pelacakan individu dan kendaraan.
Dalam pemaparan tersebut, pihak CIB turut menekankan pentingnya verifikasi oleh petugas dalam setiap proses analisis dan pengambilan keputusan. Pemanfaatan teknologi juga perlu diimbangi dengan perlindungan data pribadi, keamanan jaringan, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, kunjungan ke Royal Thai Marine Police Division memberikan gambaran mengenai dinamika ruang operasi, alur pertukaran informasi, dan dukungan teknologi dalam pelaksanaan patroli di Sungai Chao Phraya. Melalui simulasi komando dan pengendalian operasi, peserta mempelajari bagaimana informasi intelijen, pemantauan, komunikasi dengan unsur lapangan, serta dukungan teknologi dapat diintegrasikan untuk menunjang respons operasional.
Partisipasi Bakamla RI dalam AM-IEN menjadi kesempatan strategis untuk memperluas wawasan dan memperkuat jejaring kerja sama dengan berbagai institusi keamanan maritim di kawasan. Pertukaran pengalaman tersebut sekaligus memberikan pembelajaran mengenai pentingnya membangun mekanisme komunikasi yang terpercaya, interoperabilitas sistem, serta koordinasi yang efektif dalam menghadapi kejahatan maritim lintas negara. (Humas Bakamla RI)
Autentikasi: Pranata Humas Ahli Muda Mayor Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd.
Foto-foto: Humas Bakamla RI
ID
EN