Jakarta, 9 April 2026 (Bakamla RI/Indonesia Coast Guard) --- Direktur Hukum Bakamla RI Laksma Bakamla Fenny Akwan, S.H., M.H., mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Hukum TNI Angkatan Laut, yang diselenggarakan di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (8/4/202).  

Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam meningkatkan koordinasi dan sinergi antar unsur penegak hukum di laut, khususnya dalam menghadapi dinamika hukum nasional maupun internasional. Rakernis dibuka oleh Kepala Dinas Hukum Angkatan Laut Laksma TNI Dr. Ali Ridho S.H., M.M., M. Tr.Opsla., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kesiapan dan koordinasi dalam memberikan Saran Pendapat Hukum (SPH) secara tepat dan berdasarkan fakta hukum.

Disampaikan pula bahwa perkembangan situasi global dan nasional menuntut respons cepat dari jajaran hukum TNI AL agar tidak tertinggal dari institusi lain, sehingga diperlukan sinergi yang kuat antar lembaga. Lebih lanjut, Kadiskum TNI AL juga menyoroti sejumlah permasalahan menonjol, di antaranya terkait pengelolaan aset, isu hukum laut internasional, serta penanganan perkara seperti pembajakan dan perompakan di laut.

Selain itu, kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di bidang hukum juga menjadi perhatian penting guna mendukung pelaksanaan tugas organisasi secara optimal. Dalam sesi materi, terdapat  sosialisasi terkait bantuan hukum dalam organisasi Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL), pentingnya sinergitas antara penuntut umum dan penyidik TNI AL pasca berlakunya KUHP, KUHAP, serta Undang-Undang Penyesuaian Pidana.

Melalui keikutsertaan dalam Rakernis ini, Bakamla RI menunjukkan komitmennya dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam aspek hukum maritim. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut serta menjawab berbagai tantangan yang berkembang di tingkat nasional maupun global. (Humas Bakamla RI)

Autentifikasi: Pranata Humas Ahli Muda Mayor Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd
Foto-foto: Humas Bakamla RI