Jakarta, 18 September 2025 (Bakamla RI/Indonesia Coast Guard) — Bakamla RI menggelar rapat penyusunan upaya dan aksi bagi rencana strategi Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (KKPH) dalam draft Jaknas KKPH Jilid II, dengan fokus pada aspek kerja sama luar negeri di Kantor Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (18/9/2025).

Rapat dibuka dengan pembacaan amanat Direktur Strategi Kamla Laksma Bakamla Dafit Santoso yang diwakili oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Kolonel Bakamla Khomsin, S.Pi., M.Tr.Hanla. Dalam amanatnya disampaikan bahwa salah satu kebijakan utama dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2023 tentang Jaknas KKPH adalah penguatan kerja sama luar negeri. Oleh karena itu, penyusunan rencana aksi Jaknas KKPH Jilid II periode 2027–2031 perlu mengakomodasi dinamika geopolitik kawasan dan global serta peluang peningkatan kerja sama internasional.

“Rapat hari ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kementerian/lembaga terkait dapat memberikan kepastian upaya dan aksi yang konkrit dalam mendukung sasaran Jaknas KKPH. Dengan demikian, program dan kegiatan di K/L masing-masing dapat terintegrasi dalam draft Jaknas KKPH Jilid II,” ujar Kolonel Khomsin.

Sebelumnya, rapat telah menghasilkan dua sasaran utama bidang kerja sama, yaitu: (1) Terwujudnya sinergi kerja sama regional dan multilateral untuk mendukung stabilitas keamanan dan keselamatan laut di tingkat regional maupun global, dengan tiga rencana aksi dan sejumlah target yang telah ditetapkan.
(2) Terwujudnya sinergi kerja sama bilateral guna memperkuat stabilitas keamanan dan keselamatan laut, dengan dua rencana aksi serta target capaian yang telah disepakati.

Rapat lanjutan kali ini membahas dua agenda pokok, yaitu (1) Rencana aksi aspek kerja sama luar negeri dalam draft Jaknas KKPH periode 2027–2031. Dan (2) Penyelarasan rincian output (RO) antar-kementerian/lembaga terkait keamanan maritim.

Diskusi yang dipandu oleh moderator Analis Kebijakan Ahli Madya Letkol Bakamla Angga Reza Prabowo berlangsung produktif. Puluhan perwakilan satker Bakamla RI bidang kerja sama dan perencanaan turut hadir, serta perwakilan lintas instansi antara lain dari Kemenko Polkam RI, dan Kementerian Perhubungan (Hubla).

Hasil rapat ini disepakati bahwa penguatan diplomasi maritim akan menjadi salah satu prioritas rencana aksi Jaknas KKPH Jilid II periode 2027–2031. Renaksi tersebut nantinya akan disinergikan dengan kementerian/lembaga terkait melalui koordinasi Bappenas dan Kemenko Polhukam.

Dengan adanya penyelarasan strategi dan aksi konkret lintas sektor, diharapkan Jaknas KKPH Jilid II dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia maupun yurisdiksi nasional. (Humas Bakamla RI)

Autentikasi: Pranata Humas Ahli Muda Mayor Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd
Foto-foto: Humas Bakamla RI