Jakarta, 22 Agustus 2025 (Bakamla RI/Indonesia Coast Guard) —— Bakamla RI menggelar Rapat Penyusunan Rencana Aksi Strategi bagi Kebijakan Penguatan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional. Acara yang berlangsung secara luring dan during di Kantor Bakamla Rawamangun, Jakarta Timur, pada Jumat (22/8/2025).

Kegiatan dibuka oleh JFAK Madya Kolonel Bakamla Drs. Wawan Gunawan dengan sambutan yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan maritim Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan nyata berupa illegal fishing, penyelundupan, dark vessel, hingga ancaman siber maritim. Sistem informasi keamanan laut yang ada saat ini dinilai masih menghadapi kendala fragmentasi data, keterbatasan interoperabilitas, dan kebutuhan penguatan sumber daya manusia. Oleh karena itu, rencana aksi yang disusun diarahkan untuk mendukung implementasi nyata, meningkatkan Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN), serta sejalan dengan transformasi digital pemerintahan.

Mengacu pada matriks terbaru 2025–2031, terdapat tiga strategi utama yang menjadi fokus penyusunan rencana aksi. Pertama, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Keamanan Laut melalui penyusunan regulasi, pembangunan arsitektur sistem, hingga pembentukan Fusion Center dan Command Center Nasional. Kedua, penataan jenjang karier SDM sistem informasi dengan mendorong sertifikasi, pengembangan jabatan fungsional maritim digital, serta program mobilitas talenta lintas kementerian/lembaga. Ketiga, harmonisasi dan inovasi pembiayaan dengan optimalisasi APBN berbasis output serta pengembangan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk radar dan satelit observasi.

Dalam rapat ini, turut hadir narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang memaparkan materi bertajuk “Sinkronisasi Rencana Aksi SPBE Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional dengan Kerangka Arsitektur SPBE Nasional.” Paparan tersebut menyoroti dukungan teknis dan regulasi terhadap Peraturan Presiden Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional, standar interoperabilitas data, pengamanan siber sektor maritim, hingga tata kelola implementasi Fusion Center dan Command Center. Materi ini diharapkan menjadi landasan teknis sekaligus strategis dalam merumuskan langkah implementasi lebih tajam dan terarah.

Rapat yang diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas, BRIN, BSSN, dan Kemenko Polkam RI.

Menutup kegiatan, Bakamla RI menegaskan bahwa setiap rencana aksi harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas, koordinasi yang efektif, serta dukungan anggaran dan kelembagaan yang memadai. Hasil rapat akan dituangkan dalam dokumen rencana aksi strategis yang konkret, komprehensif, dan siap dilaksanakan. (Humas Bakamla RI)

Autentikasi: Pranata Humas Ahli Muda Mayor Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd
Foto-foto: Humas Bakamla RI