Jakarta, 19 Agustus 2025 (Bakamla RI/Indonesia Coast Guard) -— Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menggelar rapat pembahasan Rencana Aksi pada Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kebijakan Kelautan Nasional (Jaknas KKPH) Bidang Patroli. Rapat dipimpin oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Kolonel Bakamla Vita Melia, S.T., M.T., yang berlangsung di Selasar Mabes Bakamla RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (19/8/2025).

Rapat ini menekankan pentingnya kesinambungan strategi yang telah disusun, agar tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar terimplementasi di lapangan.

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari peserta rapat. TNI AU menyoroti pentingnya sinkronisasi aset udara dan laut, sementara TNI AL menekankan mekanisme berbagi data patroli.

PSDKP mengusulkan penetapan cakupan wilayah patroli mandiri serta penyusunan SOP operasional kapal, sedangkan KPLP menekankan perlunya format baku peta kerawanan.

Sementara itu, Basarnas mendorong pelaksanaan latihan terkoordinasi, dan Bappenas meminta kejelasan substansi strategi agar dapat memberikan dukungan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Rapat menyepakati perlunya sinergitas lintas instansi, interoperabilitas aset, serta kejelasan mekanisme pelaksanaan patroli bersama. Selain itu, perhatian diberikan pada aspek logistik, pemeliharaan aset, hingga penyelarasan rencana aksi dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Rapat dihadiri perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga terkait, di antaranya TNI AL, TNI AU, Kemenko Polhukam, Bappenas, Polairud, Ditjen PSDKP, Bea Cukai, KPLP, Basarnas, serta Imigrasi. (Humas Bakamla RI)

Autentikasi: Pranata Humas Ahli Muda Mayor Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd
Foto-foto: Humas Bakamla RI