Jakarta, 17 November 2025 (Bakamla RI/Indonesia Coast Guard) – Bakamla RI melalui Direktorat Data dan Informasi menggelar Rapat Eksternal Grand Design Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional (SIKKLN) yang dihadiri puluhan personel Bakamla RI yang berkompeten dibidangnya. Rapat digelar di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Direktur Data dan Informasi Bakamla RI, Laksma Bakamla Sigit Winarko, S.T., CHRMP. Dalam sambutannya, Laksma Sigit Winarko menyampaikan bahwa penyusunan Grand Design SIKKLN merupakan langkah penting dalam mendukung transformasi digital pemerintah, khususnya di sektor keamanan dan keselamatan laut. SIKKLN diharapkan menjadi sistem terpadu yang menghubungkan layanan maritim nasional secara lebih aman, adaptif, dan berkelanjutan.

“Rapat ini merupakan momentum penting untuk menyelaraskan langkah, memperkuat arsitektur sistem, serta memastikan bahwa SIKKLN dibangun dengan prinsip keamanan, keterpaduan, dan tata kelola digital yang baik,” ujar Laksma Sigit Winarko dalam sambutan yang dibacakannya.

Hadir narasumber dari berbagai instansi strategis, yakni Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Welly Puji Ginanjar, S.ST., S.Sos., M.Han, Sandiman Ahli Madya Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat. Kementerian PANRB, Fahmi Alusi, S.T., M.TI., Asisten Deputi Manajemen Transformasi Digital Pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Informatika / Komdigi, Yuki Deli Azzolla Malau, Analis Kebijakan Ahli Pertama Direktorat Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintahan Digital. Dan Konsultan Grand Design SIKKLNm Reza Firmansyah, Senior Konsultan PT Citra Sarana Infotama.

Rapat ini membahas berbagai topik strategis, meliputi (1) Penyelarasan Grand Design SIKKLN : Konsultan teknis memberikan paparan mengenai arsitektur, alur bisnis, serta rencana implementasi SIKKLN agar selaras dengan kebijakan nasional terkait SPBE, Pemerintah Digital, dan keamanan siber. (2) Arah Kebijakan Transformasi Digital Pemerintah : Kementerian PANRB menyampaikan roadmap transformasi digital nasional sesuai RPJPN 2025–2045, termasuk pembangunan layanan publik digital, penguatan data terpadu, peningkatan keamanan siber, serta kompetensi digital ASN. (3) Kebijakan Teknologi Pemerintahan Digital : Komdigi memaparkan kerangka Digital Government dan pentingnya interoperabilitas antarinstansi melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI), pendekatan use-case, serta percepatan integrasi aplikasi pemerintahan. Dan (4) Integrasi Security by Design dalam Pengembangan Sistem : BSSN memaparkan konsep Security by Design dan Secure SDLC, menekankan bahwa aspek keamanan harus dirancang sejak tahap awal pengembangan sistem. Pendekatan ini mencakup mitigasi risiko, kontrol keamanan berbasis kebutuhan, uji kerentanan, serta kepatuhan terhadap regulasi keamanan siber nasional.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi teknis dan penyusunan tindak lanjut untuk mempercepat perumusan kebijakan, integrasi data, serta peningkatan keamanan siber dalam pengembangan SIKKLN. (Humas Bakamla RI)

Autentifikasi: Pranata Humas Ahli Muda Mayor Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd
Foto-foto: Humas Bakamla RI