Jakarta, 5 November 2024 (Bakamla RI/Indonesian Coast Guard) --- Bakamla RI mengadakan Konsultasi Rancangan Kebijakan dengan tema “Pandangan Stakeholder, Kementerian Lembaga terhadap Pembangunan Indeks Keamanan Laut (IKL)”, yang dipimpin oleh Direktur Kebijakan Bakamla RI Laksma Bakamla Askari, P.S.C., S.I.Kom., M.Sc., M.A., di Jakarta Selatan, pada Selasa (5/11/2024).

Pandangan dan masukan yang komprehensif dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait sangat dibutuhkan dalam merumuskan instrument pengukuran IKL, merupakan latar belakang diadakannya kegiatan ini. Kegiatan diawali dengan paparan Pengawas Perikanan Ahli Muda PSDKP M. Ikhsan, S.St.Pi., M.Si., mengenai Peran Pengawasan, Kebijakan dan Isu Strategis Tahun 2025 – 2029.

Kepala Divisi Program Sosial Ekonomi Pesisir dan Lautan PKSPL IPB Dr. Benny Osta Nababan, S.Pi., M.Si., turut menjadi Narasumber yang menyampaikan tentang Urgensi Pembangunan, langkah strategis, tata kelola keamanan laut, respon masyarakat, dan kesenjangan IKL.

Paparan terakhir ditutup oleh Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Universitas Paramadina Dr. Anton Aliabbas, S, Pi., M.Si., MT., Ph.D., yang menyampaikan tentang Respon Kebutuhan Pemerintah dan Publik meliputi arti penting, empat peran, dan manfaat Indeks. Mengakhiri Rapat, terdapat sesi tanya jawab yang dimoderatori oleh Kadiv Program Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, dan Kebijakan PKSPL IPB Dr. M. Arsyad Al Amin, S.Pi., M.Si.

Untuk diketahui, IKL merupakan sebuah pendekatan yang komprehensif dalam memonitor pembangunan kemampuan pengelolaan wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia dalam merespon dinamika ancaman keamanan dan keselamatan. (Humas Bakamla RI).