Bakamla RI Gelar Konsultasi Publik Penyusunan Jaknas KKPH Jilid II
22 September 2025 Penulis : Humas Bakamla RI
WhatsApp Image 2025-09-17 at 17.15.24

Jakarta, 17 September 2025 — Direktorat Kebijakan dan Strategi (Jakstra) Bakamla RI menggelar Rapat Konsultasi Publik Penyusunan Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Laut (Jaknas KKPH) Jilid II di Jakarta Pusat, pada Rabu (17/9/2025).

Acara dibuka oleh Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI Laksma Bakamla Didong Rio Duta Purwokuntjoro, S.T., M.A.P., M.Tr.(Han)., M.Tr.Opsla.

Forum ini menjadi langkah penting dalam penyusunan arah kebijakan nasional bidang keamanan laut yang selaras dengan RPJMN 2025–2029. Adapun beberapa materi yang dipaparkan meliputi analisis filosofis, sosiologis, dan yuridis pembaruan Jaknas KKPH penguatan kebijakan untuk mendukung RPJMN serta evaluasi sinkronisasi regulasi.

Diskusi juga menekankan urgensi payung hukum tunggal yang kuat dan terintegrasi, guna menjawab dinamika ancaman maritim yang semakin kompleks, mulai dari IUU Fishing, penyelundupan lintas negara, hingga rivalitas geopolitik kawasan.

Dalam sesi pemaparan, Kepala Center For Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Universitas Paramadina Dr. Anton Aliabas, S,Pi., M.Si., MT., Ph.D., membahas isu perubahan iklim, kecelakaan pelayaran, hingga maraknya praktik alih muatan ilegal di laut turut menjadi sorotan.

Seperti diketahui pada kegiatan ini peserta mencakup lintas media (daring dan luring) dan dihadirkan beberapa narasumber dari Kementerian Pertahanan Kasubdit Sunjaksar Dirjakstrahan Ditjen Strahan Kemhan Ditjen Kolonel Laut (H) Dr. Steven Toar Sambouw, S.H., M.H., M.A.P., M.Tr.Opsla, Perwakilan akademisi, hingga praktisi keamanan laut.

Melalui forum ini, Bakamla RI menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk memperkaya substansi Jaknas KKPH Jilid II. Hasil konsultasi publik diharapkan memperkuat sinergi antar-instansi dalam penegakan hukum di laut, meningkatkan kerja sama regional, serta memastikan Indonesia tetap berdaulat dan tangguh menghadapi dinamika keamanan maritim global, demi keberlanjutan pembangunan nasional di sektor kelautan. (Humas Bakamla RI)

Autentikasi: Pranata Humas Ahli Muda Mayor Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd
Foto-foto: Humas Bakamla RI

Entri ini telah dilihat 109 kali.