Jakarta, 26 November 2024 (Bakamla RI/Indonesian Coast Guard) --- Bakamla RI mengadakan Rapat Formulasi Kebijakan Indeks Keamanan Laut (IKL) yang dipimpin oleh Direktur Kebijakan Bakamla RI Laksma Bakamla Askari, P.S.C., S.I.Kom., M.Sc., M.A., di Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

Rapat tersebut guna menjalankan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum (KKPH) di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. IKL tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional terkait KKPH.

Lebih dalam, rapat ini bertujuan menganalisis tentang permasalahan dan tantangan keamanan laut yang terjadi saat ini dan masa yang akan datang, memperoleh kajian dan analisis tentang risiko yang akan muncul pada saat kebijakan IKL di implementasikan, serta merumuskan proses bisnis terhadap implementasi kebijakan IKL.

Mengawali paparan, Manager of Brand Activation and Management Human Iniative Egi Gustiana Putra M.I.Kom., menyampaikan tentang Mitigasi Resiko Implementasi Kebijakan IKL. Dilanjutkan dengan paparan Penasihat Senior Keamanan Maritim Indonesia Ocean Justice Initiative Andreas Aditra Salim, S.H., LL.M., menjelaskan tentang IKL sebagai solusi permasalahan dan tantangan tata kelola keamanan laut nasional.

Paparan ditutup oleh Analis PT. Cognos Cendekia Global Gerardus Evam Dwibala, S.Fil., M.Fil., mengenai Proses bisnis pengukuran, diseminasi dan layanan data IKL. Sesi berlanjut ke diskusi dan tanya jawab yang di moderatori oleh Kadiv Pengembangan Masyarakat Kelembagaan dan Kebijakan Pengelolaan Pesisir dan Lautan IPB Dr. Benny Osta Nababan, S.Pi., M.Si.

Diharapkan dengan adanya rapat ini, Bakamla RI mendapatkan saran, masukan, serta analisis terkait IKL yang sesuai dengan Program Asta Cita milik Presiden RI Prabowo Subianto yang dituangkan menjadi program prioritas nasional. (Humas Bakamla RI)

Autentikasi: Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI Kapten Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd

Foto-foto: Humas Bakamla RI