Jakarta, 10 Oktober 2024 (Bakamla RI/Indonesian Coast Guard 2024) --- Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla., yang diwakili oleh Direktur Kebijakan Laksma Bakamla Askari P.S.C., S.IKom., M.Sc., M.A., secara resmi membuka acara Round Table Discussion Group (RTDG) dengan tema Rekomendasi Kebijakan Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan Area Laut Ibu Kota Nusantara (IKN). Kegiatan ini berlangsung di Jakarta Selatan, pada Kamis (10/10/2024).

Dalam sambutannya, Direktur Kebijakan Laksma Bakamla Askari menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber, peserta, dan pemangku kepentingan yang telah hadir dan berkontribusi dalam RTDG ini. Beliau menegaskan bahwa diskusi ini merupakan langkah penting dalam menyusun rekomendasi kebijakan strategis yang dapat memperkuat pengamanan wilayah perairan Indonesia, khususnya di ALKI II dan area laut sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN). "Melalui kolaborasi lintas sektor, kami berharap dapat mengidentifikasi kebutuhan pengamanan yang efektif serta solusi-solusi inovatif yang dapat diterapkan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan nasional," ujarnya.

Acara ini juga dihadiri narasumber berkompeten di bidangnya yaitu Nanang Apriliyanto Perencana Ahli Pertama Direktorat Pertahanan dan Keamanan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dr. Phil Shiska Prabawaningtyas, Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy, Universitas Paramadina. Pasoroan Herman Harianja, Presiden Indonesia Maritime Pilot Association (INAMPA), Dr. Akhmad Solihin, S.PI., M.H., Wakil Kepala Bidang Program Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut Institut Pertanian Bogor (PKSPL IPB).

Peserta dari berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) turut hadir, seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kemenko Maritim dan Investasi, TNI AL, Baharkam Polri, Basarnas, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, serta Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Kementerian Perhubungan. Perwakilan dari masyarakat pengguna laut dan penerima manfaat seperti Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Indonesian National Shipowners Association (INSA), Redaksi Tribunnews Indonesia, dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) juga hadir sebagai bagian dari sinergi penyusunan rekomendasi kebijakan.

Kegiatan ini merupakan rangkaian tahap finalisasi rekomendasi kebijakan yang dirumuskan sebagai acuan rencana strategi dan rencana kerja bagi instansi terkait dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, serta upaya peningkatan pengamanan di wilayah laut sekitar Ibu Kota Nusantara. (Humas Bakamla RI)

Autentikasi: Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI Kapten Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd.

Foto-foto: Humas Bakamla RI