Jakarta, 13 Agustus 2025 (Bakamla RI/Indonesia Coast Guard) — Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Keamanan Laut pada 13–15 Agustus 2025 di Hotel Jakarta. Kegiatan ini bertujuan menjaring pandangan dan masukan dari para narasumber dan peserta terkait konsep sistem keamanan laut nasional.

Mewakili Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla RI, Laksda Bakamla ILI Dasili, S.E., yang berhalangan hadir, Direktur Hukum Bakamla RI, Laksma Bakamla Fenny Akwan, S.H., M.H. dalam sambutannya menekankan pentingnya Indonesia memiliki sistem keamanan laut yang komprehensif dan terintegrasi.

“Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia membutuhkan sistem keamanan laut yang tangguh untuk mencegah dan menindak pelanggaran di wilayah perairan, sekaligus menjamin keselamatan pengguna laut. Diperlukan pandangan yang sama dari seluruh pemangku kepentingan agar peraturan perundang-undangan tetang sistem keamanan laut nasional untuk dapat dipertimbangkan masuk ke dalam program legislasi nasional,” ujarnya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi strategis dan akademisi, di antaranya Brigjen TNI Dr. Nurwahyu Widodo, S.E., M.A. (Kementerian Pertahanan), Bapak Andreas Aditya Salim, S.H., LL.M (Indonesia Ocean Justice Initiative), Prof. Arie Afriansyah, S.H., M.I.L., Ph.D (Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Prof. Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), Dr. Agustina Merdekawati, S.H., LL.M (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), Bapak Rahendro Jati, S.H., M.H (Badan Pembinaan Hukum Nasional), Ibu Aisyah Lailiyah, S.H., M.H (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum), dan Marsma TNI Dr. Bonan D.O. Siagian, S.E., M.Si (Badan Intelijen Strategis TNI).

Pembahasan FGD mencakup isu multi kewenangan antar instansi di laut, keterbatasan anggaran patroli, perlunya kepastian hukum bagi pengguna laut, serta peran coast guard sebagai institusi utama dalam penegakan hukum dan keselamatan di laut. Diskusi juga menyoroti integrasi kelembagaan keamanan laut dengan sistem pertahanan negara, mengacu pada praktik terbaik dari berbagai negara.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya konsep sebagai bagian dari upaya penyusunan sistem keamanan laut guna memperkuat kedaulatan, keselamatan, dan keamanan maritim Indonesia.

FGD dilaksanakan secara hybrid, diikuti perwakilan kementerian/lembaga terkait, TNI, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang hukum laut.

Autentifikasi:
Pranata Humas Ahli Muda Mayor Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd.
Foto-foto: Humas Bakamla RI