Bogor, 15 Mei 2024 (Bakamla RI/Indonesian Coast Guard) — Guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengelola Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bakamla RI sesuai standar pelaksanaan pengelolaan yang ditetapkan oleh JDIHN-BPHN, Bakamla RI menggelar Bimtek JDIH Bakamla RI Tahun 2024 yang dibuka pada hari Rabu di Ciawi, Bogor. (15/5/2024).
Kegiatan Bimtek dibuka oleh Direktur Hukum Bakamla RI Laksma Bakamla Priyambodo S.H., berlangsung selama 4 hari yang dihadiri 27 personel Tim Teknis JDIH Bakamla RI yang terbagi dalam kelompok Pelaksanaan Teknis, Operator TI, Publikasi dan Administrator.
JDIH merupakan perwujudan solusi internal terkait penyediaan dokumen dan informasi hukum dengan cepat dan tepat. JDIH Bakamla RI juga merupakan kontribusi konkret Bakamla RI di Bidang Pelayanan Publik. Dengan mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan hukum seperti penelitian hukum, perencanaan hukum, penyusunan naskah akademis, dan penyusunan rancangan peraturan perundang undangan.
“Kita harus mampu mengelola dokumentasi dan informasi hukum secara profesional dan akuntabel dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Saya harap peserta dapat mengikuti materi yang diberikan oleh narasumber dengan baik,” ujar Laksma Priyambodo.
Narasumber pada bimtek ini adalah Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, BPHN Bapak Jonny Pesta Simamora, S.IP., M.SI., JDIH yang memberikan materi "Penguatan Pengelolaan JDIH Bakamla & Fokus JDIH Tahun 2024" beserta Tim JDIHN BPHN, Kementerian Hukum dan HAM selaku Pembina
Beliau menjelaskan pentingnya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dalam Kementerian/ Lembaga di tingkat pusat pemerintah pusat dan juga daerah yang bertanggung jawab untuk menyediakan akses yang tepat dan adil terhadap informasi hukum kepada pihak yang membutuhkan.
"Dengan meningkatnya kompetensi pengelola JDIH dalam mengelola dokumen sesuai standar Permenkumham No 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, maka akan meningkatkan kualitas dokumen dan informasi hukumnya," ujar Bapak Jonny.
Diharapkan peserta mendapatkan pendalaman materi terkait pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum guna mendukung upaya reformasi hukum dan reformasi birokrasi di lingkungan Bakamla RI
Autentikasi: Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI Kapten Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd.
Foto-foto: Humas Bakamla RI
ID
EN