Jakarta, 3 November 2026 (Bakamla RI/Indonesia Coast Guard) — Bakamla RI terus mendorong penguatan tata kelola keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembubuhan paraf Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (RPerpres Jaknas KKPH), yang melibatkan 33 kementerian dan lembaga di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026).

Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr., Opsla., ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan kebijakan nasional yang diharapkan menjadi pedoman strategis bagi kementerian dan lembaga dalam menyelaraskan kewenangan serta mengintegrasikan pelaksanaan tugas di bidang keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut.

Dalam sambutannya, Kepala Bakamla RI menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi geografis yang strategis sekaligus menghadapi tantangan keamanan dan keselamatan laut yang kompleks. Penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut merupakan urusan lintas sektor yang membutuhkan keterlibatan, kewenangan, dan tanggung jawab berbagai kementerian dan lembaga.

Oleh karena itu, RPerpres Jaknas KKPH disiapkan sebagai acuan strategis nasional untuk memperkuat sinkronisasi kewenangan dan kegiatan kementerian dan lembaga di laut. Regulasi ini diharapkan mampu mendorong tata kelola yang lebih terkoordinasi, terpadu, dan efektif dalam menjawab berbagai tantangan keamanan maritim.

Kepala Bakamla RI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota PAK dari 33 kementerian dan lembaga atas dukungan, dedikasi, dan partisipasi aktif selama proses penyusunan RPerpres. Secara khusus, kontribusi kementerian dan lembaga dalam menyusun dan menyelaraskan matriks rencana aksi dinilai menjadi bagian penting dari substansi rancangan kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, Kepala Bakamla RI menegaskan bahwa pembubuhan paraf bukanlah akhir dari proses, melainkan langkah penting menuju tahapan berikutnya. Keberhasilan kebijakan nasional ini nantinya tidak hanya ditentukan oleh penyelesaian dokumen regulasi, tetapi juga oleh konsistensi seluruh kementerian dan lembaga dalam mengimplementasikan rencana aksi yang telah disusun bersama.

Untuk itu, sinergi dan kolaborasi lintas sektor perlu terus dipelihara agar kebijakan yang dirumuskan dapat diwujudkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Integrasi peran dan kewenangan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu membangun tata kelola keamanan dan keselamatan laut yang efektif, adaptif, serta mendukung perlindungan kedaulatan dan hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah pembubuhan paraf, RPerpres Jaknas KKPH akan memasuki proses harmonisasi dan tahapan selanjutnya sebelum diajukan untuk penetapan oleh Presiden Republik Indonesia. Kepala Bakamla RI mengharapkan dukungan seluruh kementerian dan lembaga agar proses tersebut dapat berjalan lancar hingga RPerpres ditandatangani oleh Presiden. (Humas Bakamla RI)

Autentikasi: Pranata Humas Ahli Muda Mayor Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd.  
Foto-foto: Humas Bakamla RI