Jakarta, 28 Mei 2025 (Bakamla RI/Indonesian Coast Guard) – Dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan dan sinergi antar instansi dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut nasional, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menyelenggarakan Rapat Pendalaman Permasalahan terkait Isu Penguatan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bakamla RI, Rawamangun, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

Rapat dipimpin oleh Direktur Strategi Keamanan Laut Bakamla RI Laksamana Pertama Bakamla Dafit Santoso. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya serta amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (KKPH) di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga keamanan dan keselamatan maritim nasional. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi yang kuat, terintegrasi, dan mampu merespon secara cepat berbagai potensi ancaman. Sistem ini harus dapat mendukung pengawasan, deteksi dini, dan penanganan insiden secara efektif, serta memungkinkan pertukaran informasi antarinstansi secara real-time dan aman.

Hadir sebagai narasumber dalam rapat ini yaitu Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Dr. Sulistyo, S.Si, S.T., M.Si., dan Kepala Bidang Puldata, Pusat Informasi Maritim TNI Kolonel Laut (P) Dwi Afiandi, S.E., menekankan pentingnya aspek keamanan siber dalam pengembangan sistem informasi maritim nasional.

Dr. Sulistyo menggarisbawahi bahwa fragmentasi sistem dan keterbatasan SDM merupakan tantangan utama yang harus dijawab melalui interoperabilitas, klasifikasi data sebagai infrastruktur vital, dan penerapan standar keamanan siber nasional.

Sementara itu, Kolonel Dwi Afiandi menyoroti pentingnya sinergi antar lembaga dalam menjaga keamanan laut nasional. Ia menyampaikan bahwa tidak ada satu institusi pun yang mampu bekerja sendiri dalam menghadapi kompleksitas ancaman laut, dan bahwa praktik baik seperti konektivitas dan briefing harian lintas instansi harus terus diperkuat dan diperluas.

Rapat ini juga diwarnai diskusi interaktif dari berbagai perwakilan kementerian dan lembaga. Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian antara lain kebutuhan peningkatan kualitas SDM, penguatan interoperabilitas platform sistem informasi, kebutuhan regulasi teknis, serta pentingnya perlindungan terhadap data strategis.

“Penguatan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut tidak hanya berbicara soal teknologi, tetapi juga tentang kolaborasi lintas sektor, komitmen bersama, dan kesadaran nasional akan pentingnya kedaulatan informasi maritim,” ujar Laksma Bakamla Dafit di akhir rapat. (Humas Bakamla RI)

Autentikasi: Pranata Humas Ahli Muda Mayor Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd
Foto-foto: Humas Bakamla RI