Jakarta, 29 Juli 2026 (Bakamla RI/Indonesia Coast Guard) — Bakamla RI yang diwakili jajaran pejabat Eselon II menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Perumusan Rekomendasi Kebijakan Penguatan Penyelenggaraan Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) berdasarkan RPJMN Tahun 2025–2029. Kegiatan dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI Parwito, S.I.P., M.I.P., serta dihadiri oleh perwakilan Bakamla RI, Kemenko Polkam, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

Rapat tersebut bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat penyelenggaraan IKLN, khususnya dalam aspek tata kelola, pembiayaan, penyempurnaan metodologi, serta peningkatan capaian enam dimensi IKLN sebagai bagian dari implementasi RPJMN Tahun 2025–2029. Forum ini menekankan pentingnya menjadikan IKLN sebagai indikator nasional yang mampu menggambarkan kondisi keamanan laut secara objektif dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan berbasis data.

Dalam pembahasan, Kemenko Polkam menyoroti perlunya penguatan integrasi IKLN ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga, penyempurnaan indikator pengukuran agar adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis, serta penguatan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Metode pengukuran IKLN akan terus dikembangkan dengan tetap mempertahankan data historis sebagai pembanding untuk melihat tren perkembangan keamanan laut nasional.

Bakamla RI melalui Direktorat Kebijakan menyampaikan evaluasi penyelenggaraan IKLN, meliputi landasan hukum, tantangan pengumpulan data, serta rencana pengembangan melalui digitalisasi sistem, evaluasi berkala, dan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga. Bakamla RI menekankan bahwa kualitas data yang akurat, seragam, dan tepat waktu menjadi faktor utama dalam menghasilkan kebijakan keamanan laut yang efektif.

Dalam sesi diskusi, Bakamla RI mendorong peningkatan kualitas pengelolaan data serta standardisasi indikator. Selain itu, peningkatan kapasitas patroli dan pemantauan, pengendalian pelanggaran laut, serta penurunan angka kecelakaan laut menjadi prioritas dalam peningkatan capaian IKLN. Upaya tersebut perlu didukung dengan penguatan keselamatan pelayaran, peningkatan kapasitas SAR, serta sinergi dalam penanganan berbagai tantangan keamanan laut.

Rapat menyepakati bahwa penguatan IKLN membutuhkan komitmen bersama seluruh kementerian/lembaga melalui peningkatan kualitas data, penyempurnaan metode, dan penguatan tata kelola. Melalui IKLN yang semakin akurat dan terintegrasi, Bakamla RI bersama para pemangku kepentingan berkomitmen mendukung terwujudnya keamanan laut nasional yang efektif, terukur, dan berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2025–2029. (Humas Bakamla RI)

Autentikasi : Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI Mayor Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd.