Bakamla RI dan Seluruh Unsur Penegak Hukum Maritim Berkomitmen Bersama Melaksanakan Rencana Aksi Pada Kebijakan Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Patroli untuk Jaknas KKPH Jilid 2.
28 October 2025 Penulis : Humas Bakamla RI
WhatsApp Image 2025-10-21 at 17.28.51

Jakarta, 21 Oktober 2025 (Bakamla RI/Indonesia Coast Guard) –-- Bakamla RI melalui Direktorat Strategi Kamla menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Harmonisasi Strategi pada Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (KKPH) Bidang Patroli. Rakor secara Daring dan Luting resmi dibuka oleh Deputi Kebijakan dan Strategi (Jakstra) Laksda Bakamla Didong Rio Duta Purwokuntjoro, S.T., M.A.P., M.Tr.(Han)., M.Tr.Opsla., di Kemayoran, Jakarta Utara, Selasa (21/10/2025).

Kegiatan dengan tema “Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Patroli” ini memiliki fokus utama meningkatkan efektivitas, interoperabilitas, dan sinergi antar instansi untuk mewujudkan hadirnya negara di seluruh wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi modern seperti sistem pengawasan maritim terintegrasi dan analisis intelijen untuk mendukung pengawasan serta deteksi dini juga turut menjadi fokus pembahasan.

Rapat tersebut menghadirkan dua Narasumber yaitu, Asisten Deputi Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Litigasi, Kemenko Kumham Imipas Ibu Fiqi Nana Kania, S.H., M.H., serta Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI Marinir Kresno Prastowo.  

Masing-masing perwakilan instansi yang hadir turut menyampaikan tanggapan dan masukan terkait kualitas rencana patroli nasional, interoperabilitas dan kemampuan awak patroli, optimalisasi pengawasan dan pengendalian patroli, instrumen regulasi patroli nasional, serta pengaturan mekanisme logistik.

Sebagai wujud komitmen dari para pemangku kepentingan, kegiatan diakhiri dengan penandatanganan matriks kebijakan yang telah disetujui dengan harapan akan memperkuat mekanisme koordinasi, pembagian peran, dan penetapan target serta indikator kinerja yang jelas untuk setiap instansi yang terlibat agar dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Rapat diikuti oleh perwakilan Kemenko Polkam, Kemenko Kumham Imipas, DJA Kemenkeu, BRIN, BAPPENAS, Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Ditjen PSDKP KKP, Dit KPLP Hubla Kementerian Perhubungan, Polri, TNI, serta Bakamla.(Humas Bakamla RI)

Autentifikasi: Pranata Humas Ahli Muda Mayor Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd
Foto-foto: Humas Bakamla RI

Entri ini telah dilihat 147 kali.