Jakarta, 21 Februari 2026 (Bakamla RI/Indonesia Coast Guard) — Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi Bakamla RI Laksda Bakamla Didong Rio Duta Purwokuntjoro, S.T., M.A.P., M.Tr.(Han)., M.Tr.Opsla., beserta jajaran, melaksanakan Kunjungan Koordinasi Sinergitas ke Kedeputian Neraca dan Analisis Statistika Badan Pusat Statistik (BOS), di Kantor Pusat BPS, Jakarta Pusat, Jumat (20/2/2026).

Kunjungan disambut langsung oleh Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Moh. Edy Mahmud, didampingi oleh Direktur Neraca Pengeluaran Windhiarso P. Adi, serta sejumlah pejabat lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Bakamla RI dan BPS dalam mendukung Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) Tahun 2026 yang berbasis data ilmiah berkualitas.  

Laksda Bakamla Didong menyampaikan bahwa mandat pada Perpres No. 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum (Jaknas KKPH) di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia perlu melaksanakan pengukuran Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN). Untuk diketahui, IKLN telah diimplementasikan sebagai tolak ukur dalam perhitungan valuasi ekonomi dengan menggunakan metode regresi linier.

Dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan 1 poin nilai IKLN berpengaruh terhadap kenaikan nilai investasi sebesar 109,7 Triliun. Selain itu, nilai IKLN turut berdampak pada aspek sosial penegakan hukum di laut. Sebagai contoh, penangkapan terhadap peredaran narkotika lewat laut, yang tentunya sangat berdampak terhadap upaya meminimalisir bahaya sosial yang ditimbulkan. Oleh karenanya, konsistensi perhitungan nilai IKLN setiap tahunnya sangat diperlukan oleh pemerintah, karena sangat strategis bagi bahan pertimbangan guna penyusunan kebijakan.

Selaras dengan hal tersebut, Deputi Moh. Edy Mahmud menegaskan, "BPS berkomitmen untuk memastikan IKLN yang dirilis memiliki kualitas statistik yang terjamin dan dapat dipertanggungawabkan secara ilmiah, serta efektif dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan nasional maupun daerah. Kedepan BPS akan menyusun sistem pemasukan dan monitoring data (dashboard) yang akan menjamin interoperabilitas data dari masing-masing K/L".

Pada kesempatan tersebut, kedua lembaga sepakat atas perencanaan pembentukan sekretariat bersama guna pengukuran IKLN serta penguatan kerja sama dalam bentuk perjanjian yang lebih spesifik. (Humas Bakamla RI).

Autentifikasi: Pranata Humas Ahli Muda Mayor Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd
Foto-foto: Humas Bakamla RI