Jakarta, 7 Juli 2025 (Bakamla RI/Indonesia Coast Guard) –--- Bakamla RI menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan tema Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024, serta Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di lingkungan Bakamla RI, BSSN, dan Lemhannas Tahun 2026, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2025).

Paparan disampaikan langsung oleh Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla., yang diawali dengan Proyek Priotitas Nasional Bakamla RI. “Pada tahun 2026, Bakamla RI akan menjalankan kegiatan pembangunan berupa 1 pusat pelatihan, 5 unit sarana pendukung keberhasilan operasi laut, 14 unit stasiun pemantauan keamanan dan keselamatan laut, dan 1 kantor National Maritime Security System (NMSS)”.

Dalam rapat tersebut, Kepala Bakamla RI menjelaskan bahwa di tahun 2026 Bakamla RI tidak mendapatkan anggaran untuk kegiatan patroli, sehingga implikasi apabila kebutuhan anggaran tersebut tidak dialokasikan turut disampaikan. “Dengan tidak mengadakan Patroli, dapat meningkatkan ancaman dan kejahatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, serta menurunkan nilai Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) yang menyebabkan menurunnya investasi di bidang kemaritiman karena faktor keamanan dan keselamatannya”.

Diakhir, kesimpulan yang diberikan yakni realisasi anggaran Bakamla RI pada tahun 2024 sebesar 98.55%, sedangkan pada tahun 2026 total kebutuhan ideal Bakamla RI baru terpenuhi sebesar 23.5%. Menutup paparan, Kepala Bakamla RI meminta  pertimbangan kembali perihal alokasi dana patroli mengingat faktor keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia (Humas Bakamla RI)

Autentifikasi : Pranata Humas Ahli Muda Mayor Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd
Foto-foto : Humas Bakamla RI