Jakarta, 29 Juli 2025 (Bakamla RI/Indonesia Coast Guard) — Direktorat Strategi Bakamla RI menggelar rapat pendalaman isu Peraturan Presiden tentang Kebijakan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Laut (KKPH), khususnya di bidang patroli. Kegiatan ini dipimpin oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Kolonel Bakamla Vita Melia, S.T., M.T., di Ruang Rapat Bakamla RI Rawamangun, Selasa (29/7/2025).

Dalam kegiatan tersebut, narasumber dari Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut, Bapak Agus Widoyoko, memaparkan sejumlah langkah strategis, seperti penguatan fungsi pengawasan pelayaran, optimalisasi 23 stasiun VTS, dan penegakan kewajiban penggunaan AIS bagi kapal domestik maupun asing. KPLP juga menjelaskan bahwa tren patroli kapal negara terus meningkat hingga semester I tahun 2025, meskipun masih menghadapi potensi ancaman di sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Sementara itu, narasumber dari Kasi Patwalair Subditpatroliair Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri AKBP Maruli Ahiles Hutapea, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa sinergi patroli antar-lembaga sejak 2022 telah berjalan efektif, ditandai dengan meningkatnya jumlah patroli bersama dan semakin terfokusnya operasi sesuai target. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu disikapi, seperti pentingnya forum koordinasi rutin, penyusunan pedoman bersama, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menyelaraskan rencana patroli, terutama di tengah keterbatasan personel, anggaran, dan sarana prasarana.

Pada sesi diskusi, para peserta juga membahas upaya penegakan hukum dan keselamatan pelayaran, penerapan sanksi administratif, serta perlunya peningkatan kesadaran (awareness) di laut yang setara dengan keselamatan penerbangan. Narasumber KPLP menekankan pentingnya kepatuhan operator kapal terhadap regulasi, sedangkan Polairud menyatakan kesiapan mendukung patroli bersama dengan mengerahkan kapal tipe A di berbagai wilayah.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah konkret Direktorat Strategi Bakamla RI untuk memperkuat koordinasi lintas sektor demi mendukung keamanan dan keselamatan pelayaran nasional yang lebih efektif dan sinergis.
Kegiatan diikuti oleh pejabat Bakamla RI serta perwakilan instansi terkait, antara lain Basarnas, PSDKP, Bea Cukai, TNI AL, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (Humas Bakamla RI)

Authentifikasi: Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI Mayor Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd
Foto-foto: Humas Bakamla RI