Jakarta, 23 Oktober 2025 (Bakamla RI/Indonesia Coast Guard) –-- Bakamla RI mengadakan Rapat Finalisasi Kebijakan Nasional Keamanan, Кeselamatan, dan Рenegakan Нukum (KKPH) di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Rapat dibuka oleh Direktur Kebijakan Bakamla RI Laksma Bakamla Taman Sembiring, di Mabes Bakamla RI, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

Rapat finalisasi ini merupakan tahap lanjutan dari rangkaian penyusunan yang sebelumnya telah melalui tahap evaluasi, konsultasi publik, serta harmonisasi yang melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah, akademisi, masyarakat, maupun pelaku usaha. Tujuannya yakni penguatan kerangka regulasi di laut, agar tidak adanya tumpang tindih kewenangan, optimalnya integrasi sistem data dan informasi, serta sarana pengawasan dan penegakan hukum di laut yang memadai.

Rapat tersebut menghasilkan draf yang didalamnya berisikan analisis evaluasi penyelenggaraan kebijakan nasional KKPH dengan tujuh kebijakan meliputi, peningkatan sinergi penyelenggaraan patroli, peningkatan integritas penegakan hukum di laut, penguatan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional. Lebih lanjut, sinkronisasi regulasi KKPH di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kerja sama internasional dan hubungan antar lembaga, terakhir peningkatan partisipasi masyarakat pengguna laut.

Pada kesempatan ini, turut hadir beberapa Narasumber yakni, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Kedeputian Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Litigasi Richard Nixon Pattikawa, S.H, M.H., Asisten Ahli pada bagian Kerjasama dan Pengabdian Direktorat Pembinaan Taruna dan Pelatihan Akademi Kepolisian Kiki Apriliyanti, S.Hum., M.Sc. Serta, acara di moderatori oleh Wakil Kepala Bidang Program Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut IPB Dr. Akhmad Solihin, S.Pi., M.H.

Instansi yang turut hadir memberi saran dan masukan pada rapat finalisasi ini meliputi, Kemenko Polkam, Kemenko Infrasturktur dan Kewilayahan, Kementerian Hukum, Kemenkeu, Kemenhub, KKP, BAPPENAS, Kemenko Kumham Imipas, Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, Kejaksaan Agung, BNN, BSSN, BRIN, BASARNAS, TNI, dan POLRI. (Humas Bakamla RI)

Autentifikasi: Pranata Humas Ahli Muda Mayor Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd
Foto-foto: Humas Bakamla RI