Jakarta, 26 November 2024 (Bakamla RI/Indonesian Coast Guard) --- Direktur Penelitian dan Pengembangan Bakamla RI Laksma Bakamla Budi Santosa, S.E., M.M., CRMP., CHRMP., memimpin jalannya Focus Group Discussion (FDG) Penulisan Kajian Implementasi Kebijakan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (KKPH) di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, di Kantor Bakamla Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (26/11/2024).

FGD tersebut bertujuan membuat tata kelola yang baik terkait kewenangan di laut supaya dapat menemukan jalan keluar atas keluhan para pengguna laut mengenai banyaknya instansi penegak hukum yang mengakibatkan pemeriksaan berulang, sehingga masih dinilai lemahnya koordinasi antar instansi, dan lemahnya perlindungan para pengguna laut.

Sehingga, pada kesempatan ini fokus FGD meliputi peningkatan sinergi penyelenggaraan patroli, peningkatan integritas dan sinkronisasi regulasi penegakan hukum di laut, penguatan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional, peningkatan kerja sama internasional, antar lembaga, serta masyarakat pengguna laut.

FGD ini berhasil menggali berbagai perspektif dan pemahaman yang berharga dari para narasumber dan peserta baik dari segi implementasi fungsi KKPH yang dikaitkan dengan perkembangan geopolitik, geostrategi, geoekonomi global, serta kearifan lokal masyarakat pesisir khususnya yang berdampak terhadap kondisi keamanan laut.

Hasil dari FGD ini kedepannya akan menjadi penyempurnaan rekomendasi yang akan dituangkan dalam konsep rancangan Perpres tentang Kebijakan Nasional KKPH untuk periode lima tahun kedepan yaitu 2027-2031. (Humas Bakamla RI)

Autentikasi: Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI Kapten Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd

Foto-foto: Humas Bakamla RI