Jakarta, 22 Juli 2025 (Bakamla RI/Indonesia Coast Guard) — Dalam upaya memperkuat strategi pengamanan laut nasional, Bakamla RI menggelar Rapat Pendalaman Isu Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum (Jaknas KKPH) khususnya di bidang patroli di Ruang Rapat Bakamla RI Rawamangun, Selasa (22/7/2025).

Rapat ini dipimpin oleh Kolonel Bakamla Vita Melia, S.T., M.T., yang mewakili Direktur Strategi Kamla dan menghadirkan narasumber dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Bapak Ndaru Bagus, S.IP., M.M dan INSA, Bapak Hutakemri Ali Samad. Diskusi berlangsung interaktif di bawah panduan Mayor Bakamla Ferry Haryanto, S.T., M.Si. sebagai moderator.

Kegiatan diikuti oleh puluhan perwakilan internal Bakamla RI dari berbagai unit kerja baik pusat maupun daerah, dan perwakilan DPP dan DPD HNSI dari berbagai provinsi.

Dalam paparannya, Bapak Ndaru Bagus menekankan pentingnya peran nelayan sebagai ujung tombak keamanan dan keselamatan laut. Beberapa poin strategis yang disampaikan antara lain : Perlunya patroli laut terjadwal dan rutin, khususnya di wilayah rawan pelanggaran, pentingnya edukasi dan sosialisasi berkelanjutan kepada nelayan, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah rawan kecelakaan laut, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan patroli dengan melibatkan pengguna laut sebagai mitra dan sumber informasi awal, peningkatan koordinasi antarinstansi penegak hukum laut serta pelibatan masyarakat pesisir dalam pengawasan maritim, dan komitmen HNSI mendukung blue economy melalui penguatan kapasitas SDM nelayan agar sadar pentingnya keamanan dan kelestarian laut.

Lebih lanjut, HNSI juga menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat sinergi ke depan, di antaranya perlunya keterlibatan langsung HNSI dalam forum strategi KKPH, serta sosialisasi hasil evaluasi patroli kepada struktur organisasi nelayan hingga ke tingkat paling bawah.

KKPH di wilayah perairan Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpres No. 59 Tahun 2023 merupakan upaya strategis pemerintah dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kelancaran aktivitas pelayaran nasional. Namun demikian, berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Kebijakan 1, khususnya dalam kurun waktu 2023–2025, terdapat kendala signifikan berupa kurangnya efektivitas penyelenggaraan patroli nasional. Hal ini sangat dirasakan di wilayah kerja Indonesia National Shipowners’ Association (INSA), yang mencakup berbagai jalur niaga laut strategis nasional. Pandangan INSA menyatakan bahwa peningkatan efektivitas patroli sangat dipengaruhi oleh sinergitas antar instansi penegak hukum seperti TNI AL, Polairud, Bakamla RI, dan instansi lain yang memiliki kewenangan di laut. Fragmentasi kewenangan dan kurangnya integrasi informasi di lapangan sering kali menyebabkan tumpang tindih operasi atau bahkan kekosongan pengawasan di wilayah-wilayah tertentu.

Oleh karena itu, solusi yang diusulkan INSA adalah memperkuat koordinasi dan harmonisasi kebijakan antar APH, serta membangun sistem komando terpadu yang responsif terhadap dinamika keamanan laut, termasuk pelibatan operator kapal niaga dalam penyampaian laporan situasional. Sebagai program utama ke depan, INSA mendukung pelaksanaan kebijakan nasional KKPH melalui optimalisasi pengawasan dan pengamanan wilayah perairan Indonesia dari berbagai ancaman seperti illegal fishing, pencurian sumber daya laut, dan pelanggaran hukum oleh kapal asing. INSA juga menegaskan pentingnya tidak menjadikan kapal niaga sebagai objek penahanan karena hal ini berdampak pada meningkatnya biaya logistik nasional, potensi inflasi, dan menurunnya daya saing pelayaran niaga Indonesia. INSA juga memainkan peran penting dalam mendukung blue economy nasional, dengan salah satu fokusnya pada penggunaan energi terbarukan laut. Upaya seperti mendorong penggunaan bahan bakar low sulfur oleh kapal niaga adalah bagian dari kontribusi INSA untuk menurunkan emisi karbon, melindungi ekosistem laut, dan mendukung kesejahteraan nelayan dengan menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

Diskusi yang berlangsung interaktif dari perwakilan berbagai wilayah diantaranya Rapala Kupang menyampaikan apresiasi atas pelatihan cuaca nelayan dari BMKG yang membantu mereka membaca kondisi laut dengan lebih akurat. HNSI Sumatra Utara menyuarakan perlunya kehadiran kantor perwakilan Bakamla RI di wilayah mereka, serta solusi atas permasalahan grey area di Selat Malaka yang kerap memicu penangkapan nelayan oleh aparat negara tetangga. HNSI Kepri menegaskan bahwa koordinasi dengan Bakamla RI selama ini berjalan baik, terutama dalam upaya pemulangan nelayan dari Malaysia. HNSI Riau mengusulkan adanya peta batas laut antar daerah sebagai upaya mencegah konflik horizontal antarnelayan. HNSI Sulteng berharap Bakamla RI dapat hadir di kawasan Teluk Tomini dan Teluk Tolo yang rawan aktivitas illegal fishing, serta mencakup pulau-pulau kecil seperti Banggai Laut.

Rapat ini menjadi langkah konkret Bakamla RI dalam mendengar langsung masukan dari pemangku kepentingan maritim, khususnya nelayan sebagai garda depan keamanan laut. Komitmen bersama terus dibangun agar patroli laut ke depan lebih responsif, inklusif, dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan. (Humas Bakamla RI)

Auntentifikasi : Pranata Humas Ahli Muda Mayor Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd
Foto-foto : Humas Bakamla RI