Jakarta, 8 Januari 2026 — Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla., melaksanakan Courtesy Call dengan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Laksamana TNI Hor (Purn) Dr. Didit Herdiawan Ashaf, di Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Pertemuan tersebut membahas rencana pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa sebagai bagian dari konsep perlindungan terintegrasi wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Kedua pihak mendiskusikan secara komprehensif urgensi pembangunan Giant Sea Wall dalam menghadapi berbagai tantangan strategis, antara lain penurunan muka tanah, ancaman abrasi, banjir rob, dampak perubahan iklim, krisis air, serta potensi kerugian ekonomi dan sosial di kawasan pesisir Pantura.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas konsep pembangunan Giant Sea Wall yang mencakup pembangunan tanggul pantai, tanggul laut, serta breakwater berbasis mangrove yang direncanakan membentang dari wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Proyek ini diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan jangka panjang terhadap wilayah pesisir, tetapi juga mendukung revitalisasi kawasan perkotaan, menjaga produksi pangan, serta meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat pesisir.

Kepala Bakamla RI menyampaikan dukungan penuh terhadap pembangunan Giant Sea Wall sebagai proyek strategis nasional. Ia menegaskan kesiapan Bakamla RI untuk berperan aktif dan memberikan pendampingan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam aspek pengamanan, keselamatan, dan penegakan keamanan laut serta pesisir. Selain itu, turut dibahas peluang sinergi dan kerja sama lanjutan antara Bakamla RI dan Badan Otorita Pengelola Pantura, termasuk pelibatan unsur masyarakat pesisir dan pemangku kepentingan terkait.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi guna mendukung pembangunan nasional yang aman, tertib, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keamanan dan keselamatan wilayah pesisir utara Pulau Jawa secara terpadu.

(Humas Bakamla RI)