Jakarta, 21 April 2026 (Bakamla RI/Indonesia Coast Guard) ‐  Mengantisipasi dampak konflik antara Iran versus aliansi Amerika Serikat–Israel terhadap stabilitas keamanan laut nasional, Bakamla RI terus memperkuat langkah strategis.  Upaya ini ditindaklanjuti Bakamla RI melalui penyusunan kajian strategis yang diawali dengan penyusunan tim pokja, identifikasi masalah, formulasi kajian dan diharmonisasikan melalui serangkaian rapat antar kementerian dan lembaga kemaritiman yang memiliki satuan tugas patroli di laut. Rangkaian rapat telah dilaksanakan pada tanggal 14 April dan 21 April 2026 di Mabes Bakamla RI secara hybrid, melibatkan seluruh instansi terkait pada Forum Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum (KKPH) di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yursdiksi Indonesia.
Konflik yang awalnya bersifat shadow war kini telah berkembang menjadi konfrontasi terbuka dengan potensi dampak sistemik terhadap stabilitas global, regional, dan nasional, khususnya pada sektor maritim.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI tersebut, dibahas sejumlah isu strategis, antara lain potensi terganggunya jalur pelayaran internasional akibat ketidakstabilan di kawasan Teluk Persia dan Selat Hormuz, yang merupakan chokepoint vital perdagangan dunia. Hal tersebut dapat berdampak pada keamanan nasional Indonesia. Hadir dalam rapat secara hybrid seluruh perwakilan dari Kemenko Polkam, Ditjen PSDKP KKP, Ditjen Bea Cukai Kemenkeu ,TNI AL, Polair, Dit. KPLP Kemenhub dan Dit. Navigasi Kemenhub.
Serangkaian kegiatan rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan seluruh Instansi dalam Menghadapi Dampak Konflik Iran versus aliansi Amerika Serikat–Israel, kajian strategis ini nantinya akan menjadi dasar pengambilan kebijakan nasional dalam menghadapi berbagai skenario eskalasi dampak konflik, sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh instansi maritim sesuai tugas peran dan fungsinya dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan serta wilayah yurisdiksi Indonesia.
Koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama. Dengan pendekatan yang terpadu, diharapkan seluruh instansi kemaritiman di Indonesia mampu mengantisipasi secara sinergi dampak konflik secara efektif dan efisien serta menjaga stabilitas nasional. (Humas Bakamla RI)