Presiden RI
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
PENGUMUMAN
PENGUMUMAN JPT MADYA DEPUTI INHUKER 2019
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Peran Informasi Keamanan Laut Dalam Meningkatkan Sektor Ekonomi Maritim
    2015-04-24  523  Print

Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) mengadakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) bertema Peran Informasi Keamanan Laut Dalam Meningkatkan Sektor Ekonomi Maritim dari tanggal 1 s.d. 2 Oktober 2014, bertempat di Hotel Ibis Mangga Dua, Jakarta (1/9/2014).Rakernis dibuka oleh Kalakhar Bakorkamla Laksdya TNI D.A. Mamahit, M.Sc. yang diwakili oleh Kepala Bidang Informasi Kolonel Maritim L. Sianipar. Dalam sambutannya Kalakhar menyoroti pada agenda pengamanan laut yang komprehensif dan terpadu, secara berkelanjutan adalah suatu keharusan.


Agenda pengamanan laut yang dimaksud perlu didukung oleh adanya kegiatan operasi kemanan dan keselamatan di laut oleh seluruh stakeholder bakorkamla yang memiliki sarana, prasarana dan kemampuan yang memadai.

Keberhasilan sebuah operasi keamanan laut tergantung dengan adanya dukungan pada kecepatan dan keakuratan pertukaran informasi dan data di antara seluruh stakeholder Bakorkamla.

Sejak tahun 2010 dalam Perpres No.5 Tahun 2010, tanggal 20 Januari 2010 telah diterbitkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah khususnya dalam Bab Ke Tujuh terkait sector keamanan laut. Diketahui bahwa keamanan laut telah menurunkan kegiatan illegal di laut sebanyak 70% dan meningkatkan keselamatan laut sebanyak 80%.

Pada tanggal 19 Mei 2013 Paradigma tersebut diperkuat PEraturan Presiden No.39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2014. Khususnya Bab 7 Pasal 5 yang mengamanatkan Badan Keamanan Laut berbasis Sistem Peringatan Dini (Early Warning System), serta  didukung oleh aparat yang mengerti dan menerapkan kebijakan pemerintah secara professional. Hal ini berarti aparat yang tidak mengedepankan egosektoral lagi.

Dalam perkembangannya, pada tanggal 29 September 2014, DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Kelautan. Yang merupakan payung hukum dalam mengatur kelautan secara komprehensif sehingga perlu dibentuk badan yang menanganinya yaitu restrukturisasi Bakorkamla menjadi Badan Keamanan Laut.

Rakernis Bakorkamla ini ditujukan khususnya bagi wilayah kerja Satgas III Tim Korkamla Wilayah Timur Indonesia atau yang mengawasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III.

Kalakhar menutup sambutannya dengan menegaskan peluang bidang usaha/bisnis di segala sector ekonomi baik eksport maupun import antar Negara, tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi di laut memalui jasa transportasi laut mapunun muatan itu sendiri yang dilakukan oleh para pengusaha.

Melalui Rakernis informasi Bakorkamla ini diharapkan dapat diperoleh masukan/terobosan tentang metoda dan pola pengawasan di laut guna meningkatkan sector ekonomi maritime sesuai konsep intelejen Bakorkamla.

Peserta yang hadir berjumlah 17 orang dari berbagai instansi stakeholder Bakorkamla. Diantaranya dari Binda Papua Barat, Kejati Papua, Dirpolair Polda Papua, Imigrasi Ambon, Imigrasi Mataram, Dirpolair NTT, Lanal Biak, Lanal Tual, Lanal Ternate, Bea dan Cukai Maluku, DKP Maluku, Kanwil Bea Cukai Maluku, Papua dan Papua Barat, Kejari Kupang NTT, KEjari Jayapura, Bea Cukai Jayapura dan BInda Maluku.

Sumber : Bakorkamla