Presiden RI
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
PENGUMUMAN
PENGUMUMAN JPT MADYA DEPUTI INHUKER 2019
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Personel Bakorkamla Menghadiri Kongres Maritim YANG DISELANGGARAKAN Di Universitas Gadjah Mada, YOGJ
    2015-04-24  492  Print

Universitas Gadjah Mada (UGM) beserta Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan “Kongres Maritim Nasional” pada tanggal 23 s.d. 24 September 2014 di Balai Senat, Gedung Pusat UGM Yogyakarta sebagai acara puncak dari “Bulan Maritim” UGM yang dimulai sejak tanggal 28 Agustus 2014.  Pelaksanaan Kongres Maritim Nasional ini dihadiri oleh berbagai elemen mulai dari kalangan Akademisi dari berbagai universitas di Indonesia, Pelaku Usaha, Pemerintah Pusat, BUMN, LSM, Forum Kajian Pertahanan dan Maritim, Pemerintah Daerah, Asosiasi Masyarakat Maritim dan Alumni UGM. 


 Dalam sambutan pembukaan, Rektor UGM menjelaskan bahwa Kongres ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep yang strategis dan integral guna pengarusutamaan pembangunan maritim Indonesia sebagai basis pembangunan Bangsa Indonesia yang sejatinya adalah bangsa bahari.  Diharapkan konsep-konsep yang dihasilkan dari kongres ini dapat menyokong pemerintahan yang akan datang dalam membangun kemaritiman Indonesia.  Kongres Maritim Indonesia ini diisi dengan diskusi panel tentang Hukum, Kedaulatan dan Hak Berdaulat; Konektivitas Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Maritim; Kebijakan Ekonomi Berbasis Maritim; dan Sosial Budaya dan Peradaban Maritim, dan acara diakhiri dengan diskusi kelompok guna penyusunan “Deklarasi Maritim Indonesia”.

Pada sesi diskusi kelompok penyusunan Deklarasi Maritim Indonesia, perwakilan Bakorkamla yaitu Mayor Maritim Hudiansyah Is Nursal, SH., MILIR, menekankan bahwa penting kiranya Indonesia memiliki sistem keamanan laut yang tersinergi dan integral dalam bentuk Badan Keamanan Laut/Coast Guard yang didukung dengan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan laut.  Selain itu, ditekankan pula dalam rangka penegakan hukum, Indonesia harus memiliki hukum acara yang sifatnya lex specialis untuk penanganan tindak pidana dan pelanggaran dilaut dimana dimensinya berbeda dengan hukum acara yang diterapkan di darat. 

Sumber : Bakorkamla