Presiden RI
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
PENGUMUMAN
PENGUMUMAN JPT MADYA DEPUTI INHUKER 2019
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Rakor Advokasi dan Pelatihan Hukum Laut Bakamla Ke-II Zona Maritim Tengah BakamlaRapat Koordinasi Ad
  admin  2015-05-04  337  Print

Rapat Koordinasi Advokasi Hukum dan Pelatihan Hukum Laut Bakamla ke-II di wilayah kerja Zona Maritim Tengah Bakamla secara resmi di buka oleh Plt. Deputi Inhuker Bakamla, Laksma Maritim Eko Susilo Hadi, S.H., M.H, pada tanggal 30 April 2015 di Lombok Raya Hotel, Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam sambutan pembukaan,Kepala Bakamla RI yang dibacakan oleh Plt. Deputi Inhuker, ditekankan bahwa sinergitas antara aparat penegak hukum dilaut perlu selalu ditingkatkan agar penanganan perkara di laut dapat dilaksanakan secara cepat, tepat dan tuntas sehingga supremasi hukum khususnya di laut dapat ditegakkan.

Rakor Advokasi dan Pelatihan Hukum Laut ke-II ini dihadiri oleh penyidik dan penuntut umum yang bertugas di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bali dan Jawa Timur serta personel Bakamla dari RCC Karang Asem dan Kantor Zona Maritim Wilayah Tengah Bakamla.

 

Pada kesempatan ini dipaparkan beberapa isu yang antara lain : Sosialisasi Bakamla oleh Plt. Deputi Inhuker Bakamla, Hukum Laut dan Tindak Pidana Tertentu di Laut oleh Diskum TNI AL, serta Modus dan Penanganan Tindak Pidana Imigrasi oleh Ditjen Imigrasi.   Setelah sesi pemaparan, dilaksanakan studi kasus yang ditujukan agar seluruh peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dari pemapar dan bertukar pikiran dalam rangka memecahkan suatu kasus.  Dari studi kasus ini diharapkan para peserta memahami hal-hal yang berlaku di instansi lain sehingga timbul pemahaman akan pentingnya koordinasi dan sinergitas dalam rangka penanganan suatu perkara tindak pidana di laut.