Presiden RI
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
PENGUMUMAN
HASIL KELULUSAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR PENGADAAN CPNS BAKAMLA RI TA 2018
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Bakamla Gelar Rekonsiliasi Internal Pelaporan BMN 2018
  admin  2018-11-30  88  Print

Jakarta, 30 November 2018 (Humas Bakamla RI)--- Dalam rangka mempersiapkan pelaporan barang milik negara di lingkungan Bakamla tahun 2018, digelar kegiatan rekonsiliasi internal antara PPK, PPHP, PPSPM serta operator SAIBA dan operator SIMAK di salah satu hotel di kawasan Jakarta Timur, kemarin.

 

Rapat Penyusunan Laporan BMN Semester 2 tahun 2018 ini dibuka oleh Kepala Biro Sarpras Bakamla Laksma TNI Amrein, S.E. yang diwakili Kabag Pendayagunaan dan Penatausahaan BMN Drs. Rachmat Iman S, M.Si. Sementara itu, Inspektur Bakamla Brigjen Pol Drs. Sarono, M.H. juga turut hadir untuk memberikan pembekalan bagi seluruh peserta rekonsiliasi. Adapun Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Laksma TNI Eko Jokowiyono, S.E., M.Si. selaku PPK Kegiatan Penyiapan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut, yang saat ini juga menjalankan tugas sebagai Plt. Sestama Bakamla menyempatkan diri hadir dalam kegiatan tersebut untuk memberikan pengarahan.

 

Kegiatan yang difasilitasi oleh Biro Sarana dan Prasarana Bakamla ini dimanfaatkan seluruh peserta yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengadaan di Bakamla untuk mencocokkan data pengadaan BMN Bakamla menjelang akhir tahun, dimana tercatat ada 33 kontrak belanja modal di tahun 2018 dan akan adanya penambahan 3 kontrak lagi. Seluruh peserta dikelompokkan menurut tupoksinya agar mekanisme pencocokan data bisa berjalan lebih efektif.

 

Untuk pendalaman diundang nara sumber yaitu Kasi BMN dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Imam Wahyudi. Dijelaskannya tentang kegiatan penatausahaan BMN sesuai dengan PMK 181 Tahun 2016, mulai dari pengadaan belanja modal, pencatatan pada aplikasi simak BMN dan ditegaskannya pula terkait barang yang dihentikan penggunaanya/barang rusak berat/barang hilang maka harus dilakukan penghapusan.

 

Autentikasi :

Kasubbag Humas Bakamla RI, Mardiono