Presiden RI
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
PENGUMUMAN
PENGUMUMAN JPT MADYA DEPUTI INHUKER 2019
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Kunjungan Komite Pengawasan Perpajakan Kemenkeu RI Ke Kantor Zona Maritim Ambon
    2015-04-29  303  Print

Komite Pengawas Perpajakan saat ini sedang melakukan kajian peran tentang patroli laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam pengawasan perairan Indonesia. Oleh karena itu, DJBC melakukan kunjungan kerja ke Kantor Zona Maritim Ambon guna mendapatkan informasi terkait pelaksanaan patrol di perairan Indonesia.

Dalam kunjungan kerja ini, Komite Pengawas Perpajakan disambut oleh Kapten Maritim David Ferdinandus beserta para Staf Zona Maritim Ambon. Maksud dari kunjungan kerja ini adalah untuk melakukan pengumpulan informasi karena mengingat fungsi Bakamla diantaranya adalah menyinergikan dan monitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait, termasuk patroli laut DJBC.


Kegiatan yang dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 5 Maret 2015 di Kantor Zona Maritim Ambon membahas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178/perpres/2014 Tentang Bakamla, pada kesempata ini Letkol Maritim Wahyu Hidayat selaku Kabid II Duklog Zona Maritim Ambon memaparkan fungsi Bakamla dan juga pola Operasi Terpadu Keamanan dan Keselamatan Laut di Wilayah Perairan Indonesia Timur dan dilanjutkan diskusi interaktif terkait dengan pelaksanaan Patroli Laut.

Untuk melakukan Pengumpulan Informasi Komite Pengawas Perpajakan DJBC menugaskan 4 (empat) orang Pejabat, diantaranya adalah Bambang Heru S selaku Kasubbag Fasilitas Analisa Bea dan Cukai, Wachid Hasyim selaku Kasubbag Fasilitas dan Konsultasi, Sapul Imam selaku Pelaksana dan Topan Songsong R. selaku pelaksana. Dengan adanya regulasi peraturan yang baru terkait Bakamla diharapkan untuk koordinasi dengan Instansi terkait terutama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam hal patroli laut dapat bersinergi dengan baik.

Hasil pengumpulan informasi tersebut selanjyutnya akan analisis dan menjadi bahan saran atau rekomendasi kepada Menteri Keuangan terkait kajian peran patroli laut DJBC dalam pengawasan perairan Indonesia.

 

 

Sumber : Zona Maritim Ambon