Presiden RI
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
PENGUMUMAN
PENGUMUMAN JPT MADYA DEPUTI INHUKER 2019
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Bakamla Bahas Sinergitas dan Efektifitas Penanganan Perkara Hukum di Laut
    2015-04-29  346  Print

Rapat Koordinasi Advokasi Hukum dan Pelatihan Hukum Laut Bakamla ke-I tahun 2015 di wilayah Zona Maritim Barat yang mengambil tema “Sinergitas dan Efektifitas Penanganan Perkara Hukum di Laut” secara resmi dibuka pada tanggal 24 Februari 2015 di Grand Sakura Hotel Medan, Provinsi Sumatera Utara.  Dalam sambutan pembukaan Kepala Bakamla yang dibacakan oleh Plt. Deputi Inhuker  Bakamla, Laksma Maritim. Eko Susilo Hadi, SH., MH. ditekankan bahwa keberhasilan suatu operasi perlu dibarengi dengan proses penyelesaian hukum terhadap suatu tangkapan dimana hal ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan instrumen advokasi hukum yang bertujuan memberikan bantuan hukum berupa saran, pendapat hukum, telaahan, pembelaan dan masukan kepada penyidik dan penuntut umum guna percepatan dan ketepatan dalam menyelesaikan perkara.  Sehingga diharapkan proses penanganan perkara dapat diselesaikan dengan cepat, tepat dan tuntas.  Nantinya tugas tersebut akan diemban oleh Unit Penindakan Hukum Bakamla yang akan dibentuk sesuai amanat Perpres 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.


 Rapat koordinasi Advokasi Hukum dan Pelatihan Hukum Bakamla ke-I di Medan dihadiri oleh peserta yang terdiri dari penyidik dan penuntut umum yang mana akan secara langsung menangani proses hukum hasil tangkapan Operasi Terpadu Bakamla maupun operasi mandiri.  Adapun peserta terdiri dari penyidik Polri (Polair), Imigrasi, KKP, TNI AL, Perhubungan dan para Jaksa Penuntut Umum di wilayah kerja Zona Maritim I Wilayah Barat.

Materi yang diberikan difokuskan pada koordinasi pelaksanaan penanganan hasil tangkapan operasi dimana diharapkan terwujudnya sinergitas aparat penegak hukum terhadap kasus pidana dilaut khususnya Tindak Pidana Perikanan.  Materi pada hari pertama adalah pembekalan tentang Hukum Laut Internasional yang terkait dengan law enforcement oleh Letkol Laut (KH) Farid (Kadiskum Lantamal I Belawan), Proses Penyidikan Perkara  tindak Pidana Perikanan oleh Bpk. Syahnan Tanjung (Kasubdit Penyidikan, Direktorat Penanganan Pelanggaran, Ditjen PSDKP) dan Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Melalui Laut oleh Bpk. Agung Saptono (Kasubdit Interdiksi Wilayah Udara, Laut dan Perairan, Badan Narkotika Nasional).  Adapun pada hari kedua dilaksanakan diskusi berdasarkan scenario yang mengacu pada materi hari pertama.

Rakor advokasi hukum dan Pelatihan Hukum Laut ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparat penegak hukum di laut serta menyatukan pola pikir, pola sikap dan pola tindak sehingga sinergitas antar penegak hukum dapat diwujudkan. 

Sumber: Bakamla