Presiden RI
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
Buku "Panduan Menghadapi Pandemi COVID-19 di Laut"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
FGD Dumai Sosialisasikan Pembentukan Bakamla
    2015-04-29  460  Print

Jakarta, 27 Januari 2015 – Bakamla RI yang memiliki tugas dalam melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang keamanan laut. Kegiatan ini merupakan kegiatan FGD pertama di tahun 2015, dengan tema Sosialisasi Bakamla Sesuai Amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang diadakan pada 28 Januari 2015 di gedung Sri Bunga Tanjung Dumai, Riau.


Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini guna sosialisasi proses pembentukan UU Bakamla, tugas, fungsi, dan kewenangannya serta untuk mendapatkan masukan dan saran dari para stakeholder dan pengguna laut tentang Bakamla. Pada FGD ini, call center / hotline 127 pun turut disosialisasikan guna pemanfaatan yang digunakan untuk melaporkan setiap permasalahan yang terjadi di laut. Hal ini tentu berfungsi agar terciptanya kesamaan pemikiran bahwa Bakamla bersifat Single Agency Multi Task.

Guna mencapai maksud dan tujuan yang telah dirancang, terdapat 3 nara sumber atau pembicara yang turut serta yaitu, Laksma (Purn) Sukemi M. Yasin selaku Konsultan Bidang Hukum Bakamla, AKP Wilson Butar-Butar selaku Kasat Polair Dumai, dan Tengku Muh. Fahmi selaku Operational Head Pertamina Dumai. Melalui diskusi interaktif yang diikuti oleh ± 40 peserta yang terdiri dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Dir. Polair Polda, Lanal, Kepala Kantor Syahbandar/Kepala Pelabuhan, Perusahaan Pelayaran Pelabuhan, Forum Masyarakat Maritim Indonesia (FMMI), Ketua HNSI, Ketua INSA, Kelompok Nelayan dan Pelra, yang menghasilkan usulan dari pihak nelayan untuk diadakannya pengawasan di lokasi-lokasi jalur tikus terkait dengan penyelundupan narkoba, senjata, dan pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh industri-industri di Dumai. 

Para peserta yang hadir mengapresiasi pembentukan Bakamla sebagai Single Agency Multi Task, dan mengusulkan agar lembaga ini melakukan simulasi studi kasus terkait dengan aparat yang bertugas dalam menangani keamanan di laut ataupun untuk mengetahui reaksi masyarakat pengguna laut apabila terjadi ataupun melihat pencurian atau transfer BBM illegal.

Tentang Bakamla RI

BAKAMLA RI atau Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Perpres No. 178 Tahun 2014 tentang Bakamla. Bakamla bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Serta berfungsi dalam menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan, melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran, menyinergikan dan memonitor pelaksanaaan patroli perairan oleh instansi terkait, memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait, memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dan melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

 

Sumber: PHP Bakamla