Presiden RI
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
Buku "Panduan Menghadapi Pandemi COVID-19 di Laut"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Bakamla Sebagai Solusi Terbaik Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut
  admin  2015-08-07  1253  Print

"Bakamla jangan dilihat sebagai pendatang baru, namun setidaknya menjadi solusi terbaik pengawasan dan penegakan hukum di laut,". Pernyataan ini disampaikan oleh Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla, Laksma Maritim Drs. Satria F. Maseo, SH., MM. dalam pembukaan Focus Group Discussion (FGD) mewakili Kepala Bakamla, di Hotel Mercure Padang, Provinsi Sumatera Barat pada Hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015. Dengan peran Bakamla dalam pengawasan dan keselamatan di laut, cita-cita Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia diharapkan dapat terwujud dan diimplementasikan.  Turut hadir dalam acara tersebut jajaran pejabat Bakamla lainnya seperti Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla Laksma Maritim Eko Susilo Hadi, SH., MH. sebagai Narasumber serta Direktur Strategi Kamla Drs. FFJ Mirah sebagai Ketua Pelaksana FGD.

 

Kegiatan ini merupakan FGD Bakamla yang ke-5, denganmengusung tema, “Dengan Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Perpres Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla, Kita Ciptakan Strategi dan Mekanisme Pengamanan Laut yang Tepat, Efektif serta Efisien”. Kegiatan dimaksudkan untuk mensosialisasikan dan mendapatkan masukan serta saran dari stakeholder dan pengguna laut untuk menciptakan strategi dan mekanisme pengamanan laut yang tepat, efektif dan efisien. Di samping itu, kegiatan ini juga untuk mensosialisasikan daya dukung proses inisiasi pembentukan UU Bakamla dalam tugas, fungsi, dan kewenangan Bakamla sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Perpres No. 178 Tahun 2014 tentang Bakamla.

 

Guna mencapai maksud dan tujuan, Bakamla  mengundang perwakilan dari Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, dan perwakilan Badan Narkotika Nasional sebagai nara sumber serta moderator dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat. Selain itu hadir pula perwakilan dari Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Padang serta perwakilan Stasiun PSDKP Padang, juga dari pengguna laut secara umum seperti perwakilan HNSI Padang, perwakilan BEM Universitan Andalas Padang, perwakilan Pelra Padang, perwakilan INSA Padang, perwakilan Masyarakat Pesisir Padang, dan perwakilan PT. TANTO.

 

 

Sumber : Bakamla